Infografis
Lebih jauh, Mustara setuju jika pemerintah pusat mengambil peran lebih untuk pergelaran PON 2028 NTB/NTT.
“Pemerintah pusat takeover mengambil alih semua proses pelaksanaan bisa menjadi lebih baik. Namun, kita juga perlu memikirkan bahwa teman-teman daerah, ada cabang olahraga yang kesiapan teknisnya masih kurang. Ini yang menjadi kesusahan bagi teman-teman di daerah,” jelas Mustara.
“Akan tetapi, saya memandang pelaksanaan PON adalah bentuk pemerataan fasilitas/venue olahraga secara standar. Misalnya, Jakarta udah punya semua fasilitas, tetapi yang harus dipikirkan juga, bagaimana teman-teman daerah juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menikmati proses pelaksanaan olahraga ini,” ucapnya.
Dia menyebut perlu ada sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus jujur apa yang kurang dan perlu bantuan dari pemerintah pusat.
“Ada contoh bagus nih, PASI NTB kontak saya, menyampaikan, ‘Pak Mus tolong dibantu dong karena kita akan menjadi tuan rumah PON. Kira-kira apa yang harus dilakukan?’ Agar bisa persiapan dari awal sehingga mereka mengundang saya,” katanya.
“Hal utama menurut saya adalah komitmen pengurus cabor di daerah dulu. Maka pengurus cabor di pusat akan mengimbangi. Berapa persen kekuatan SDM di daerah? Yang di pusat siap akan bantu,” ucapnya.
