Infografis
Suara.com - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumut mendapat banyak kritik. Profesor dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Tandiyo menjadi salah satu pihak yang menyorotinya.
Prof Tandiyo setidaknya menyoroti dua hal dalam penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumut yang menimbulkan beberapa kontroversi dari venue yang belum siap hingga pemukulan wasit di cabang olahraga (cabor) sepak bola.
Dia menyoroti pembagian tanggung jawab terkait penyelenggara, serta pemilihan cabang olahraga yang dimainkan.
![Ofisial mengevakuasi peralatan mereka dari venue lapangan tembak indoor SR 50 meter PON XXI Aceh-Sumut 2024 yang tergenang air di Lapangan Tembak Rindam IM Mata Ie, Aceh Besar, Aceh, Selasa (17/9/2024). [ANTARA FOTO/Arnas Padda/aww]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/18/89584-atap-venue-menembak-pon-ambruk-gedung-pon-ambruk-pon-2024.jpg)
Prof Tandiyo berharap agar pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dikendalikan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Olahraga (Kemenpora).
Baca Juga: Woodball Sukses Jadi Debutan di PON 2024, Jawa Tengah Juara Umum
“Apabila PON berikutnya ada di NTB/NTT ada sisi positifnya karena mereka bisa belajar untuk menyelenggarakan multievent sebesar ini. Pemerintah pusat tidak boleh lepas karena menurut saya ada sisi positif, artinya SDM olahraga NTB dan NTT memiliki kesempatan yang besar untuk belajar. Namun, kendali sepenuhnya adalah dari Kemenpora,” ucap Prof Tandiyo, Selasa (1/10/2024).
Menurut Tandiyo, memang KONI yang bertanggung jawab. Namun, sumber pendanaan terbesar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
“Oke itu KONI, tetapi tetap uangnya dari Kemenpora RI. Artinya, Kemenpora harus memegang kendali utama dan persiapannya tidak bisa kurang tiga bulan baru heboh. POIN itu butuh waktu yang sangat panjang, untuk persiapan SDM,” kataya.
PON disebutnya harus menjadi ajang pembinaan atlet nasional dengan target Olimpiade. Sehingga, ada kesinambungan antara pembinaan di PON dengan event olahraga Internasional.
Dia mengkritik cabang olahraga yang digelar di PON XXI lalu terlalu banyak. Banyak cabor yang tidak dipertandingkan di Olimpiade tapi dipertandingkan pada PON.
Baca Juga: Kontroversi PON Sumut: Jalan Rusak dan Venue Tak Siap, Benarkah Terburuk?
“Untuk cabor yang diperlombakan juga terlalu berlebih-lebihan dan super berlebihan. Lebih banyak cabang non-olympic daripada cabang Olympic itu sendiri. Sehingga PON sebagai mata rantai untuk ke Olympic jadi kurang pas,” katanya.
Dia memberi saran, untuk cabor di luar Olimpiade, pemerintah mencari waktu khusus untuk perlombaan tingkat nasional. Sehingga, PON dikhususkan untuk cabor yang dipertandingkan pada Olimpiade.
“Saya pribadi selalu mengemukakan bahwa PON itu cabor Olympic saja dan memang harus begitu. Cabor lain ya dipikirkan momentum lainnya. Jaraknya yang diatur, Olympic ini dibikin serius dan fasilitasnya keren. Kemudian cabor yang non Olympic, dibuatkan semacam PON,” kataya.
Soal waktu penyelenggaraan, sudah tepat digelar selama empat tahun sekali. Tak masalah jika PON digelar pada tahun yang sama dengan Olimpiade.
“Untuk penyelenggaraan yang siklus 4 tahunan sudah pas, jangan bertambah dan jangan dikurangi. Balik lagi, tahunnya bersamaan dengan Olympic gapapa kalau PON itu sebagai mata rantai. Tahun ini PON, juara PON untuk sampai ke Olympic perlu proses yang artinya mereka yang juara PON belum berarti langsung ke Olympic,” ujarnya.
