Infografis
Suara.com - National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menyebut perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap atlet difabel menjadi contoh negara lain.
International Relations NPC Indonesia Sukanti Rahardjo Bintoro mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atlet difabel yang meraih medali memperoleh bonus yang sama besar dengan atlet nondifabel.
"Ini pertama kalinya, sumber dana kita dari pemerintah dan kami sangat mengapresiasi itu," kata Sukanto di Solo, Senin (1/8/2022).
Kabar ini didengar oleh negara lain yang tergabung dalam ASEAN Para Sports Federation (APSF) dan mereka ingin mengetahui lebih dalam sistem tersebut.
Baca Juga: NOC: PBSI Jadi Tolok Ukur Pembinaan Atlet Nasional
"Informasi ini dipakai oleh mereka untuk melobi pemerintah mereka sehingga sedikit demi sedikit kesenjangan antara atlet difabel dengan nondifabel menjadi lebih dekat," jelas Sukanti seperti dimuat Antara.
Menurut dia, Indonesia diacungi jempol karena menjadi perintis dalam mengupayakan persamaan hak untuk atlet difabel dan nondifabel.
Sukanti juga menerangkan bahwa Indonesia pertama kali mengirimkan atlet difabel ke ASEAN Para Games di Malaysia pada 2001.
"Yang pertama namanya YPAC, kemudian YPOC (Yayasan Pembina Olahraga Cacat), kemudian BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)," kata dia.
Pada 2005 ada keputusan dari Komite Paralimpiade Internasional (IPC) bahwa setiap negara yang menjadi anggota IPC harus menggunakan kata paralimpik pada nama organisasinya.
Baca Juga: Sabet Emas Para Renang ASEAN Para Games 2022, Meliana Berharap Bisa Ikut Paralimpiade 2024
"Boleh menggunakan Bahasa Inggris, boleh bahasa nasional. Akhirnya Indonesia pakai nama National Paralympic Committee," tutup Sukanti.
