Infografis
Suara.com - David Webster, sejarahwan dari Universitas Quebec, Kanada menjelaskan bahwa Soekarno mengungkap kemunafikan IOC yang mengklaim Olimpiade sebagai sebuah acara apolitis. Presiden pertama RI itu lalu menggelar GANEFO, yang secara jujur mengakui dimensi politis dalam olahraga. Berikut ulasan Webster:
Dalam Piagam Olimpiade, salah satu prinsip dasar kompetisi olahraga tersebut adalah “organisasi olahraga dalam Gerakan Olimpiade akan menerapkan netralitas politik.” Nyatanya, Olimpiade dan politik tak terpisahkan. Sebuah gerakan perlawanan di Asia, yang dimotori oleh Presiden Indonesia Sukarno hampir 60 tahun lalu berdampak pada politisasi olimpiade.
Pada 1960-an, sebanyak 36 negara bergabung dalam Olimpiade tandingan: GANEFO, the Games of the New Emerging Forces. GANEFO dibentuk sebagai perlawanan terhadap Komite Internasional Olimpiade (IOC), “sebuah alat imperialisme,” menurut Presiden Sukarno. Sesudah GANEFO, IOC terpaksa menerima bahwa olahraga kerap bersifat politis.
GANEFO menyuguhkan tantangan yang belum pernah dihadapi IOC. “Olahraga memiliki kaitan dengan politik,” Sukarno berseru. Presiden IOC Avery Brundage menyesalkan “tantangan terhadap seluruh organisasi olahraga amatir internasional, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.” Ada “yang namanya aturan dan peraturan,” dia membalas.
Baca Juga: Panjat Tebing Bisa Jadi Tambang Medali Indonesia di Olimpiade
GANEFO-lah, dan bukan Olimpiade Tokyo 1964, kejuaraan olahraga internasional besar pertama yang diselenggarakan di Asia. Sementara Jepang menggelar pesta besar untuk menandai kembalinya negara tersebut sebagai negara yang patuh hukum di panggung internasional menyusul Perang Dunia Kedua, Indonesia dan sekutu-sekutunya di GANEFO (anggota awalnya adalah Kamboja, Cina, Guinea, Indonesia, Irak, Mali, Pakistan, Vietnam, dan Uni Soviet) menolak aturan main yang berlaku.
GANEFO menghadirkan cara baru untuk mengorganisasi dan memahami olahraga internasional. Sejarahnya berasal dari Asian Games, kompetisi regional yang diselenggarakan empat tahun sekali di sela-sela dua kejuaraan Olimpiade Musim Panas.
Sebelas tim nasional mengikuti Asian Games pertama pada 1951, dengan Jepang mengumpulkan medali terbanyak. Sang tuan rumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, mengidentifikasi tujuan yang sangat politis: olahraga “menyatukan pemuda dari banyak negara sehingga membantu hingga titik tertentu dalam mempromosikan persahatan dan kerja sama internasional.” Asian Games berikutnya di Manila dan Tokyo menggunakan bahasa yang digunakan kejuaraan Olimpiade mengenai persaingan yang bersahabat serta promosi peran global negara tuan rumah.
Pada Asian Games Ketiga yang dibuka di Indonesia pada 1962 hal ini berubah. Menjawab keinginan negara-negara Arab dan Cina, pemerintahan Sukarno menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan.
Hasilnya, IOC menolak mengakui kejuaraan tersebut. Meski demikian, dengan atlet dan delegasi nasional telah sampai di Jakarta, kejuaraan tersebut terus berlangsung. Fans dalam negeri gembira dengan prestasi Indonesia meraih peringkat dua sesudah Jepang dalam pengumpulan medali. IOC mendepak Indonesia.
Baca Juga: Cita-cita Luhur Eko Yuli Irawan: Bangun Sasana Angkat Besi Demi Cetak Lifter Andal
Brundage sangat marah. “Apakah pemerintahan akan melebarkan Perang Dingin ke lapangan pertandingan?” dia bertanya. Sukarno membalas bahwa IOC sendiri politis, sebuah organisasi Perang Dingin yang melarang keikutsertaan Cina dan Vietnam Utara karena keduanya di bawah pemerintahan Komunis. Dia menyebut IOC “alat imperialisme” yang mengkhianati idealisme pendirian Olimpiade, berlindung di balik klaim palsu memisahkan olahraga dan politik, padahal memaksakan sebuah uji kemurnian anti-Komunis. Jadi dia membuat kegiatan olahraga baru, GANEFO, untuk 1963.
Dia berargumen, GANEFO hanyalah sebuah penerimaan bahwa olahraga memiliki dimensi politik, sebuah cara untuk meratakan arena bertanding bagi para atlet dan aspirasi negara Dunia Ketiga, dan sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk menggunakan olahraga untuk membangun infrastruktur dan kebanggaan nasional.
Banyak ragam pendapat tentang kesuksesan GANEFO. Kebanyakan atlet datang secara tidak resmi dan dalam kegiatannya penari serta musikus sama sentralnya seperti para atlet. Cina memimpin dalam pengumpulan medali diikuti Uni Soviet dan Indonesia. Namun, GANEFO sukses dalam mencapai tujuan membangun bangsa melalui olahraga.
Indonesia tidak meneruskan perlawanannya, tapi tidak mengalami kerugian besar juga. Indonesia diterima kembali oleh IOC tepat sebelum Olimpiade Tokyo 1964 - tapi memilih untuk memboikot kejuaraan tersebut setelah IOC menolak mengizinkan para atlet yang bertanding dalam GANEFO ikut serta dalam Olympiade ‘64.
Sementara itu, aturan kompetisi olahraga internasional mulai berubah. Sulit untuk terus berpura-pura bahwa olahraga internasional apolitis sesudah kejadian ini.
IOC melarang Afrika Selatan dalam Olimpiade Tokyo pada 1964 dan boikot kejuaraan-kejuaraan olahraga di Afrika Selatan berperan dalam membangun tekanan global untuk menghentikan apartheid.
Olimpiade, rugby dan olahraga lainnya menjadi arena konfrontasi politik internasional secara rutin, dan hampir menggagalkan, contohnya, Olimpiade 1976 di Montréal. Masyarakat adat di Kanada secara terus menerus mengangkat masalah penggambaran Olimpiade Musim Dingin di Kanada sebagai hal yang “apolitis”.
Penyelanggara GANEFO memberikan kesempatan pada Mesir untuk menjadi tuan rumah GANEFO kedua, tapi harus membatalkan kegiatan tersebut karena menghadapi potensi perang dengan Israel. Kamboja menjadi tuan rumah “Asian GANEFO” pada 1966. Upacara pembukaan pada kegiatan tersebut mencoba menghidupkan upaya membangun kebangsaan seperti pada GANEFO di Indonesia.
Dengan pesta terakhir itu, GANEFO menghilang dan tidak pernah muncul kembali. Namun, kita bisa lihat warisannya dalam cara negara-negara Dunia Ketiga menggunakan olahraga sebagai wahana meraih tujuan politik internasional. Dalam hal ini, premis GANEFO keluar sebagai juara.
Artikel ini sudah tayang di The Conversation.
