Bukan Parpol, Munas PBSI Diharapkan Berlangsung Damai

Arief Apriadi Suara.Com
Jum'at, 06 November 2020 | 12:25 WIB
Bukan Parpol, Munas PBSI Diharapkan Berlangsung Damai
Ketua Umum PP PBSI 2016-2020 Wiranto berpidato dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) 2020 PBSI di JHL Serpong, Banten, Kamis (5/11/2020). [Dok. PBSI]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum PP PBSI 2016-2020, Wiranto berharap Musyawarah Nasional (Munas) PBSI 2020 bisa berlangsung secara damai. Munas PBSI disebutnya bukan ajang partai politik yang kerap menghadirkan ketegangan.

"Saya harap Munas ini bisa berjalan lancar, sebagaimana Munas sebelumnya. Musyawarah ini seperti disampaikan bisa dalam keadaan dingin," kata Wiranto dalam pidato pembukaan Munas PBSI, Kamis (5/11/2020).

"Saya rasa bisa, ini bukan Munas parpol (partai politik). Munas parpol suasananya panas, kalau ini terlihat dingin, semua senyum," tambahnya.

Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) sudah menyelenggarakan Munas 2020 sejak kemarin, Kamis (5/11/2020) di JHL Serpong, Banten.

Di hari kedua atau hari terakhir, Jumat (6/11/2020), salah satu agenda utama Munas PBSI 2020 adalah memilih ketua umum baru untuk masa bakti 2020-2024.

Tim penjaringan PBSI yang diketuai Edi Sukarno telah menutup pendaftaran bakal calon ketua umum PBSI 2020-2024 pada Senin (26/10/2020) lalu.

Dari hasil penjaringan, terdapat dua bakal calon yang akan memperebutkan kursi nomor satu induk cabang olahraga bulutangkis Tanah Air tersebut.

Dua sosok itu antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman, dan Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Banten sekaligus tuan rumah Munas PBSI 2020 Ari Wibowo.

Namun belakangan, Ari Wibowo dikabarkan tidak lolos verifikasi calon ketua umum karena tidak memenuhi syarat jumlah dukungan.

Baca Juga: Susy Susanti Minta Anthony Ginting Tingkatkan Konsistensi

Saat mendaftar, Ari mengklaim telah mengantongi 10 surat dukungan dari Pengprov PBSI. Namun, saat proses verifikasi berlangsung, Tim Penjaringan menemukan adanya surat dukungan ganda dari lima Pengprov.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI