Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memaparkan untung rugi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua bila tetap dilaksanakan sesuai jadwal atau ditunda tahun depan.
Pemaparan itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI via online pada, Selasa (14/4/2020).
Bila penyelenggaraan PON 2020 Papua tetap sesuai jadwal, maka ada empat poin keuntungan yang dipaparkan Menpora.
1. Prestasi dan momentum politis terpenuhi, karena pemerintah konsisten mendukung penyelenggaraan PON 2020 di Papua sesuai rencana.
Baca Juga: Kevin Lelang Raket Bantu Korban Corona, Dibeli Raffi Ahmad dengan Harga Wah
2. Secara psikologis harapan masyarakat Papua bagi kepastian segera penyelenggaraan PON 2020 di Papua sangat strategis untuk meningkatkan integritas nasional.
3. Penyelenggaraan PON 2020 tidak berbenturan dengan event nasional dan internasional lainnya.
4. Puncak kompetisi olahraga prestasi terlaksana bagi para atlet yang telah berlatih dan mempersiapkan diri.
Sedangkan kerugian bila PON Papua dilaksanakan pada tahun ini, Menpora memaparkan setidaknya ada lima poin.
1. Wabah Covid-19 masih belum jelas berakhir, sehingga mengganggu aspek persiapan. Khususnya venue.
Baca Juga: Tinju Dunia: Kisah Si Raja KO dari Venezuela, Gantung Diri di Sel Penjara
2. Kebutuhan anggaran tambahan yang diminta Pemprov Papua belum tuntas revisinya.
3. Pengadaan peralatan pertandingan belum terpenuhi.
4. Mungkin akan terjadi pengurangan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
5. Bisa menjadi ajang penyebaran Covid-19 bagi para atlet. Karena masih dimungkinkan bagi yang sudah pernah terkena Covid-19 dapat terkena kembali.
Adapun bila PON 2020 Papua ditunda, Menpora Zainudin Amali menyebut pihaknya telah merumuskan waktu pelaksanaannya, yakni Oktober 2021.
"Apabila kita undur, kita tunda, maka itu masuk ke tahun 2021. Mudah-mudahan di tahun itu Pandemi Covid-19 sudah selesai, dan kami mengancang-ancang waktu sampai dengan Oktober 2021," ujar Menpora.
Menpora memaparkan ada empat poin yang jadi keuntungan bila PON Papua ditunda.
1. Fokus perhatian dan anggaran dapat lebih diutamakan untuk penanganan wabah Covid-19, dengan satu catatan proses penyelesaian venus tetap berlanjut meski ada keterbatasan.
2. Daerah-daerah lain pun juga dapat lebih fokus melakukan penanganan wabah Covid-19.
3. Pembahasan tambahan anggaran yang diminta oleh Pemprov Papua tetap dapat dilakukan supaya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. Proses pengadaan peralatan masih memiliki cukup waktu, dengan catatan harus tetap dilakukan di tahun 2020.
Sementara dampak atau kerugian penundaan PON Papua sebagai berikut:
1. Perlu ada sosialisasi khusus dan komprehensif bahwa penundaan ini karena alasan khusus. Jika tanpa sosialisasi, maka akan mudah menimbulkan gejolak politik.
2. Bagi sejumlah venue yang sudah selesai harus didukung keberadaannya melalui anggaran pemeliharaan.
3. Gangguan terhadap pola pembinaan dan kompetisi yang berjenjang yang terpotong bagi para atlet dan stakeholder keolahragaan.
4. Dukungan anggaran APBD dan APBD TA 2021, di mana kapasitas fiskal yang belum pasti untuk membiayai keseluruhan kebutuhan.
5. Bulan Oktober 2021 berada pada posisi terjepit antara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo (Juli s/d Agustus 2021) dan SEA Games di Hanoi (November 2021). Namun bila Maret 2021, APBD belum siap untuk back up kontingen.
Desakan DPR
Sementara itu, Komisi X DPR RI mendesak penundaan PON 2020 Papua karena alasan wabah virus Corona di Indonesia yang belum pasti kapan akan berakhir.
Terkait ini, Menpora Zainudin Amali mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung memutuskan.
"Kami belum bisa memutuskan apakah akan jalan sesuai dengan jadwal atau ditunda," ujarnya.
"Kami hanya bisa menyiapkan opsi yang akan diberikan ke Presiden nanti. Rapat Kabinet yang memutuskan," jelas Menpora.
Hingga saat ini, PON 2020 Papua dijadwalkan tetap berlangsung pada pada 20 Oktober hingga 2 November 2020.