Laporkan Erick Thohir ke Polisi, CdM Sebut Eks Wakapolri Salah Kaprah

Putusan yang dimaksud Harry perihal kesepakatan yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi, Ketua KONI Pusat Tono Suratman, Ketua KOI Erick Thohir, serta dua pihak yang dilanda dualisme, Oegroseno (Ketua PP PTMSI) dan Anton Suseno (Ketua Harian PB PTMSI).

Surat kesepakatan untuk mengakhiri dualisme PTMSI yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi, KONI, KOI dan dua belah pihak PTMSI pada 23 Oktober 2017. [Dok. Harry Warganegara]

Kesepakatan itu meminta kedua belah pihak yakni PP PTMSI dan PB PTMSI untuk bisa menyelesaikan masalah dualisme tersebut.

"Kan sudah ada kesepakatan agar PTMSI mau melebur menjadi satu. Tapi ini malah pecah menjadi tiga kepengurusan. Itu sudah dikasih waktu untuk melebur sesuai kesepakatan," ujar Harry.

Dalam praktiknya, PTMSI saat ini justru memiliki tiga kepengurusan. Selain kubu Oegroseno, dua lainnya adalah Lukman Eddy dan Peter Layardilay.

Atas dasar tersebut, Harry Warganegara menilai keputusan tidak mengikutsertakan cabang olahraga tenis meja ke SEA Games 2019 tidaklah melanggar aturan, lantaran masalah kepengurusan PTMSI tak kunjung selesai.

"Persoalan tenis meja kami serahkan kepada Kemenpora karena status pengurus belum beres di internal. Oleh Kemenpora diputuskan tenis meja tak diberangkatkan," beber Harry.

CdM Indonesia untuk SEA Games 2019, Harry Warganegara, di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). [Suara.com/Arief Apriadi]

"Intinya, KOI lewat tatanan aturan dalam AD/ART memutuskan skors PP PTMSI ada alasannya. Tuntut menuntut ke polisi bukan solusi buat olahraga Indonesia."

"Jadi kita lihat Pak Oegroseno ada keinginan untuk menjalankan kesepakatan membereskan dualisme ini atau bagaimana," pungkasnya.

Tanpa keikutsertaan tenis meja, Indonesia hanya mengirim 49 dari 52 cabor yang rencananya diberangkatkan ke SEA Games 2019. Dua cabor lain yang juga tidak diberangkatkan adalah bola tangan dan gulat.