Infografis
Suara.com - Kemenpora memanggil PB Djarum, PP PBSI, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan mediasi terkait polemik audisi umum pencarian bakat bulutangkis, Kamis (12/9/2019).
Mediasi yang berlangsung di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta itu menghasilkan beberapa keputusan.
Salah satunya KPAI resmi mencabut surat terkait permintaaan pemberhentian audisi umum PB Djarum.
Kabar tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi selaku pimpinan mediasi PB Djarum, PBSI, dan KPAI.
"KPAI sepakat untuk mencabut surat tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentiaan audisi PB Djarum. Jadi sama-sama ada jalan keluar terbaik," ujar Menpora Imam Nahrawi.
Lebih jauh, pencabutan surat tersebut turut disusul dengan keputusan bahwa Kemenpora, KPAI, dan PBSI sepakat untuk memberikan waktu bagi PB Djarum memikirkan ulang atau konsolidasi terkait pemberhentian audisi umum yang rencananya mulai diberlakukan pada 2020.
"Kemenpora, KPAI, dan PBSI sepakat memberikan kesempatan kepada PB Djarum untuk konsolidasi secara internal guna melanjutkan audisi di tahun 2020 dan seterusnya, dengan mengacu kepada kesepakatan yang telah diambil oleh pertemuan hari ini tanggal 12 spetember 2019 bertepat di kantor Kemenpora," pungkas Imam.
![Menpora Imam Nahrawi (tengah) dalam konferensi pers mediasi antara KPAI, PB Djarum, dan PBSI terkait polemik audisi bulutangkis PB Djarum di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). [Suara.com/Arief Apriadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/12/16499-mediasi-pb-djarum-dan-kpai.jpg)
Sementara itu Ketua KPAI, Santoso menjelaskan bahwa sejak awal niat pihaknya hanyalah untuk menghentikan praktik dugaan ekploitasi anak dalam ajang audisi umum PB Djarum, bukan menghentkan proses pencarian bibit atlet itu sendiri.
Baca Juga: Wiranto Siap Mundur dari Kursi Ketum PBSI Bila...
"Kita juga harus memerhatikan semangat perlingdungan anak yang lebih baik. Jadi kita berharap semua pihak bisa mendukung audisi tetap berjalan, tapi di pihak lain indeks perlindungan anak harus naik," beber Santoso.
