Cek Fakta
Suara.com - Pasangan pencak silat, Hanifan Yudani Kusumah dan Pipiet Kamelia, masih menantikan bonus rumah yang dijanjikan pemerintah bagi para peraih atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas Asian Games 2018.
Kesuksesan dua sejoli ini dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia, nyatanya belum terbayar tuntas. Mereka baru mendapatkan dua dari tiga bonus yang dijanjikan pemerintah yakni uang tunai masing-masing Rp 1,5 miliar dan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Saya kan baru menikah, (bonus) rumah bisa dibilang sangat dibutuhkan. Saya saat ini belum punya rumah, karena saya juga tak mengandalkan bonus uang untuk membuatnya, karena 'kan ada banyak kebutuhan juga," ujar Hanifan Yudani saat dihubungi Suara.com, Minggu (10/2/2019).
Menurut Hanifan, kabar kapan tepatnya bonus rumah peraih medali emas Asian Games 2018 bakal direalisaikan, masih simpang siur. Hal itu kadang membuatnya bingung.
Baca Juga: Hanifan Yudani Kusumah Belum Terima Seluruh Bonus Asian Games 2018
"Belum ada deadline yang jelas (dari pemerintah). Kita juga masih simpang siur, itu juga info dari teman-teman saja. Saya juga bingung" ujar Hanifan.
Atlet kelahiran Bandung, 25 Oktober 1997 silam itu berharap pihak terkait bisa segera mencarikan solusi, agar bonus rumah yang dijanjikan bisa terwujud secepatnya.
"Istri saya juga posisinya sama, belum dapat rumah, semoga (pemerintah) bisa segera merealisasikannya," tukas Hanifan.
Sebelumnya, pihak Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membenarkan jika bonus rumah untuk peraih medali emas Asian Games 2018 masih jalan ditempat.
Menurut Deputi III Pembudayaan Olahraga, Raden Isnanta, salah satu penyebabnya adalah, sulitnya pemerintah mencarikan sebidang tanah yang nantinya dibangun oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Baca Juga: Hanifan Bawa Bendera Merah Putih di Parade Penutupan Asian Games
Isnanta menjelaskan jika KemenPUPR hanya bisa membangun rumah bonus Asian Games 2018 di atas aset pemerintah. Artinya, tugas penyediaan sebidang tanah dipegang oleh pemerintah daerah.
