Cek Fakta
Suara.com - Pengurus Pusat Persatuan Bukutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengambil langkah tegas dengan menolak mengikuti bidding major events Federasi Badminton Dunia (BWF) sepanjang tahun 2019-2025.
Keputusan itu diambil PBSI menyusul kebijakan BWF terkait pembagian hak komersial sponsor yang dinilai memberatkan negara penyelenggara.
Enam turnamen yang masuk kategori BWF Major Events adalah Kejuaraan Dunia, Kejuaraan Dunia Veteran, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Suhandinata (Kejuaraan Dunia Junior Beregu), Piala Thomas dan Uber serta Piala Sudirman.
Dalam tiap major events periode 2019-2025, BWF memberlakukan kebijakan baru terkait pembagian hak komersial menjadi 80-20 persen.
Baca Juga: Ledek Kevin Tes CPNS, Menpora: Smash Mpin...Jangan Buka yang Lain
Artinya, setiap major events BWF dilaksanakan, setiap negara tuan rumah hanya akan mendapatkan keuntungan dari pihak sponsor sebesar 20 persen dan sisanya dimiliki BWF.
Terkait hal itu, Sekjen PP PBSI, Achmad Budiharto mengatakan, hal itu akan menyulitkan setiap negara penyelenggara untuk mencari sponsor yang dapat memenuhi ketentuan serupa. Karena itu, potensi kerugian akan semakin besar.
"PBSI memang mengajukan keberatan kepada BWF tentang hal ini, karena ini memang memberatkan kami sebagai negara penyelenggara. Kami berharap BWF bisa mengubah konsep pembagian komersial ini menjadi 60-40 dan 60 persen itu untuk negara penyelenggara," ujar Budiharto dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (29/11/2018).
Selain Indonesia, sejauh ini sudah ada dua negara lain yang mengajukan keberatan dengan keputusan BWF tersebut yakni Cina dan Malaysia.
Mereka mengajukan keberatan dengan menganggap ketentuan hak komersial yang diajukan BWF tidak adil.
Baca Juga: Ujian CPNS, Anthony Kesulitan Kerjakan Soal Undang-undang
"Berkaca dari Kejuaraan Dunia 2015, saat itu kami sebagai tuan rumah mengalami kerugian karena aturan ini. Belum lagi makin ke sini makin banyak extra cost yang terus meningkat dan dibebankan kepada negara penyelenggara, termasuk akomodasi, transport dan berbagai biaya lainnya. Kalau bisa ya jangan berat sebelah seperti ini," ujar Kasubid Hubungan International PP PBSI, Bambang Roedyanto.
