Infografis
Suara.com - Ketua III Bidang Kompetisi dan Pertandingan PP PBVSI, Hanny S. Surkatty menyebut Timnas Voli Indonesia butuh jam terbang lebih banyak agar bisa bersaing di pentas Internasional.
Menurut Hanny, selain menggelar pemusatan latihan nasional (pelatnas) jangka panjang, Timnas Voli Indonesia baik putra maupun putri juga membutuhkan agenda try out ke luar negeri.
Pernyataan Hanny merujuk pada performa Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2018. Arjuna dan Srikandi Merah Putih dinilai masih terselimuti rasa nervous saat bertemu lawan-lawan tangguh.
Seperti diketahui, Timnas Voli Putri hanya mampu menempati posisi ketujuh di Asian Games 2018. Mereka takluk 0-3 dari Korea Selatan di babak perempat final.
Baca Juga: Grand Final Proliga 2019 Tak Jadi di Istora Senayan, Kenapa?
Sementara, Timnas Voli Putra juga meraih prestasi serupa. Aji Maulana dan kolega mampu mencapai babak perempat final, sebelum akhirnya dikandaskan Korsel dengan skor telak 0-3.
"Hasil evaluasi kemarin itu, memang tim kita masih kurang pengalaman, jam terbang internasional. Jadi banyak masih dijumpai rasa percaya dirinya kurang. Misal saat menghadapi tim-tim kuat," ujar Hanny saat ditemui di kantor PBVSI, Jakarta, Rabu (28/11/2018).
"Mereka sudah mulai down duluan. Padahal waktu di Proliga mereka bisa main dengan begitu bagusnya, tapi saat lawan tim-tim kuat agak drop," imbuhnya.
Hanny berharap, menjelang SEA Games 2019, pemerintah bisa memberikan lampu hijau untuk PBVSI dalam mengajukan try out di beberapa kejuaraan internasional.
Menurutnya, tiga kali try out ke luar negeri cukup bagi Timnas Voli Indonesia.
Baca Juga: Hindari Bentrok dengan Pilpres, Kick-off Proliga 2019 Dimajukan
"Untuk SEA Games 2019, paling tidak kita harus try out minimal 3 kali. Rencana sudah ada, pada bulan Desember ini akan diumumkan Federasi Voli Internasional (FIVB) terkait ada kejuaraan apa di 2019," kata Hanny.
"Nanti kita harus daftar (ke beberapa turnamen), batasnya hingga Desember tahun ini. Kita daftar mungkin tiga (turnamen) tapi disetujuinya berapa itu terserah pemerintah," tukasnya.
