Infografis
Suara.com - Penentuan awal bulan Ramadan 1446 Hijriah menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di Indonesia. Setiap tahunnya, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan kapan puasa pertama akan dimulai. Lantas, puasa 2025 dimulai 1 atau 2 Maret?
Perbedaan metode yang digunakan oleh berbagai pihak kerap menyebabkan variasi dalam penentuan tanggal 1 Ramadan. Pada tahun 2025, terdapat dua kemungkinan awal puasa Ramadan, yaitu pada Sabtu, 1 Maret, atau Minggu, 2 Maret. Berikut penjelasan selengkapnya.
Metode Penentuan Awal Ramadan
Pemerintah menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pemantauan hilal) untuk menentukan awal bulan hijriah, sementara Muhammadiyah hanya berpatokan pada metode hisab hakiki wujudul hilal.
Perbedaan metode ini berpotensi menyebabkan umat Muslim di Indonesia menjalankan ibadah puasa pada tanggal yang berbeda.
Keputusan resmi pemerintah baru akan diumumkan setelah Sidang Isbat yang dijadwalkan pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi Islam, BMKG, serta para ahli astronomi. Hasil Sidang Isbat akan menentukan kapan umat Muslim di Indonesia memulai ibadah puasa secara resmi.
Menurut perhitungan hisab yang dilakukan oleh Kemenag RI, hilal pada Jumat, 28 Februari 2025, diperkirakan berada di ketinggian antara 3° 5,91' hingga 4° 40,96' dengan sudut elongasi antara 4° 47,03' hingga 6° 24,14'. Ijtimak diperkirakan terjadi pada pukul 07.44 WIB.
Secara astronomi, data ini hampir memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat untuk menentukan awal bulan Hijriah.
Namun, meskipun hisab menunjukkan kemungkinan hilal sudah terlihat, hasil akhirnya tetap menunggu proses rukyat yang dilakukan di 125 titik pantauan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Download Gratis! Ratusan Poster Ramadhan 2025 Desain Keren & Islami
Pemerintah akan bekerja sama dengan ahli falak dari Kantor Wilayah Kemenag, organisasi masyarakat Islam, serta instansi terkait untuk memastikan keberadaan hilal.
