Infografis
"Kami meminta jemaah haji Indonesia ditempatkan di Mina utama. Namun, tentu saja kami akan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkannya," katanya.
Sementara dalam hal transportasi, Menteri Haji Saudi memberikan apresiasi terhadap perubahan sistem dari muassasah ke syarikah, yang diharapkan mampu meningkatkan layanan bagi jemaah.
Menag memastikan proses seleksi penyedia layanan akan dilakukan secara transparan dan sesuai kriteria yang ditetapkan.
"Semua seleksi akan dimasukkan ke dalam sistem, dengan kriteria yang jelas. Kami juga akan melakukan evaluasi dan pendekatan langsung di lapangan untuk memastikan layanan yang optimal," tegasnya.
Menindaklanjuti kunjungan tersebut, Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, dan Komisi VIII DPR direncanakan segera menyusun Memorandum of Understanding (MoU) terkait kebijakan dan persyaratan penyelenggaraan haji 2025.
"Insya Allah, MoU ini akan selesai pada awal Januari 2025, sehingga semua persyaratan dan kebijakan bisa segera diterapkan," tutur Menag.
Untuk diketahui dalam lawatan tersebut, Menag Nasaruddin didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Irfan Yusuf dan Staf Khusus Menag Bunyamin.
