Infografis
Dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin yang menjadi pembicaraan. Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid.
"Alhamdulillah itu diapresiasi," ucap Menag.
Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.
"Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur," ucap Menag.
"Tanggapan Menteri Haji akan mempertimbangkan, mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50 persen dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan-alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,' lanjut Menag.
Ketiga, Menag dan Menhaj berdiskusi tentang murur. Menag melihat Murur, apabila diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.
Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.
"Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri," sebut Menag.
"Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan," lanjutnya.
Baca Juga: Rakor Persiapan Haji 2025, Sinergi Hingga Kebijakan Baru Saudi Dibahas di KUH Jeddah
Kepada Menhaj Tawfiq, Menag sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Menhaj Saudi menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.
