Infografis
Suara.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berangkat menuju Arab Saudi atas undangan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F Al Rabiah, Sabtu (23/11/2024).
Kunjungan tersebut bertujuan membahas persiapan operasional haji tahun 1446 H/2025 M sekaligus merespons perubahan kebijakan yang akan diterapkan oleh pihak Saudi.
Dalam perjalanan tersebut, Menag Nasaruddin didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.
Ia mengungkapkan bahwa melalui surat undangan resmi, Menteri Tawfiq menyampaikan ucapan selamat atas pelantikannya sebagai Menteri Agama yang baru.
Baca Juga: Menag Bahas Haji & Umrah, Prabowo Segera Kunjungi Arab Saudi
Selain itu, surat tersebut juga menyebutkan pentingnya diskusi terkait pelaksanaan haji mendatang.
"Banyak hal yang akan dibicarakan. Di Saudi, akan ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan haji yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu diketahui lebih awal," ujar Menag saat ditemui di Jakarta sebelum keberangkatan.
Ia menambahkan bahwa hasil kunjungannya ke Saudi akan menjadi landasan untuk melakukan penyesuaian kebijakan di Tanah Air bersama Kepala BP Haji.
Selain bertemu dengan Menteri Tawfiq, Menag juga dijadwalkan menggelar rapat dengan jajaran Kantor Urusan Haji (KUH) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
"Kami akan memadatkan agenda agar lebih efisien dan efektif, sehingga bisa segera kembali ke Indonesia untuk menuntaskan langkah-langkah selanjutnya," ungkapnya.
Baca Juga: Prabowo Mau Bangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah
Keberangkatan menag turut diiringi sejumlah pejabat Kementerian Agama, termasuk Inspektur Jenderal Faisal, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, staf ahli, serta pejabat Eselon II lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji yang optimal di tahun mendatang.
"Sepulang dari Saudi, hasil pembahasan akan kami sampaikan sebagai dasar untuk kebijakan lebih lanjut," katanya.
