Majelis Taklim Deklarasikan Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Suara.com - Majelis Taklim berperan penting dalam perlindungan perempuan dan anak, mulai dari penguatan nilai-nilai hingga dukungan praktis untuk korban.

Dalam acara yang digelar di Hotel Yuan, Jakarta, Harakah Majelis Taklim (HMT) mengadakan halaqah sekaligus mendeklarasikan komitmen mereka untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Acara ini menjadi titik awal bagi para anggota Majelis Taklim untuk turut ambil bagian dalam melindungi keluarga dan masyarakat dari bahaya kekerasan yang masih kerap terjadi.

Ketua Pembina HMT, Ida Fauziyah, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali tersembunyi, hanya sedikit yang tampak dari jumlah sebenarnya.

"Negara memang sudah hadir melalui berbagai lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Tapi dengan luasnya wilayah dan tantangan yang ada, negara tidak bisa menjangkau semuanya. Itulah mengapa peran Majelis Taklim menjadi penting sebagai garda depan perlindungan di tengah masyarakat," ujarnya.

Majelis Taklim berperan besar dalam komunitas karena mudah diakses, tersebar dari kota hingga desa, dan jamaahnya mendengarkan dan menghormati nasihat para ustadzah dan pengurusnya.

Menurut Co-Director Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Fitria Villa Sahara, Majelis Taklim bisa menjadi wadah pencegahan dan pemulihan yang kuat.

"Majelis Taklim bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran. Kita bisa mencegah kekerasan dengan menanamkan empati, nilai-nilai adil gender, dan memberikan pendampingan kepada korban," katanya.

Selain itu, Fitria menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak.

Baca Juga: Sebut Majelis Taklim Bisa Bebas PBB, Anies ke Ibu-ibu Pengajian: Harusnya Negara Terima Kasih, Bukan Pungut Pajak

"Menangani kekerasan itu kompleks. Kita butuh kolaborasi dari semua pihak, baik dari komunitas lokal hingga nasional. Kolaborasi bisa dimulai dari penyuluhan hukum, pelatihan, hingga advokasi bersama pemerintah,” jelasnya.