Infografis
Suara.com - Dalam upaya memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Kepala Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat Uni Emirat Arab (UEA), Omar Habtoor Al Darei, di Dubai. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mendorong kolaborasi kedua negara untuk kesejahteraan umat.
Potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Namun, zakat yang telah terhimpun baru sekitar Rp 33 triliun.
Sementara itu, potensi wakaf juga tidak kalah signifikan. Badan Wakaf Indonesia mencatat, aset wakaf di Indonesia berpotensi mencapai Rp 2.000 triliun dengan potensi wakaf uang sebesar Rp 180 triliun.
"Potensi besar zakat dan wakaf di Indonesia menjadi perhatian kami untuk terus dikembangkan, demi meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini yang kami diskusikan bersama Otoritas Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat UEA," ujar Yaqut di Abu Dhabi, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga: Tepis Pansus Haji 'Masuk Angin', Nusron Wahid: DPR Tak Bisa Langsung Sebut Menag Langgar UU, Jika...
Dalam kunjungannya, Menag didampingi oleh Dirjen Bimas Islam Kamaruddin, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Abdul Qodir, serta Juru Bicara Kemenag, Sunanto.
Menteri Agama menjelaskan bahwa UEA telah melakukan banyak terobosan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yang beberapa di antaranya melibatkan kerja sama dengan Indonesia.
Salah satu program kolaborasi tersebut adalah pengiriman imam masjid Indonesia ke UEA. Sejak 2019, Indonesia telah mengirim 140 imam ke UEA, memperkuat hubungan bilateral dan berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai Islam moderat dan toleran.
“Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penceramah di UEA, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para imam untuk belajar dan bertukar pengalaman dengan ulama di sana,” ungkap Yaqut, yang akrab disapa Gus Men.
Selain itu, Indonesia juga mengirim dai untuk mengikuti daurah keagamaan di UEA. Sepanjang tahun 2024, sudah ada dua angkatan dengan 40 peserta yang berpartisipasi dalam program ini.
Baca Juga: Tak Hadiri Rapat karena Keliling Eropa, DPR Ancam Panggil Paksa Menag Yaqut
"Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para dai agar dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang relevan dan efektif bagi masyarakat," tambahnya.
Juru Bicara Kemenag, Sunanto, turut menyoroti sinergi kedua negara dalam pembangunan Masjid MBZ di Solo. Masjid yang mulai dibangun sejak 2022 ini telah aktif sejak 2023 dan menjadi salah satu simbol kuat hubungan keagamaan Indonesia-UEA.
"Ke depan, ada rencana mengembangkan platform digital untuk jejaring masjid, yang dapat menjadi sarana efektif dalam mengembangkan program masjid dengan dampak langsung bagi masyarakat sekitar," kata Sunanto.
Pertemuan di Dubai ini juga menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk mendiskusikan pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan zakat dan wakaf. "Menag juga membahas bagaimana masjid bisa menjadi pusat syiar Islam yang penuh rahmah," lanjutnya.
Kerja sama antara Indonesia dan UEA tidak hanya terbatas pada zakat dan wakaf, tetapi juga mencakup upaya memperkuat moderasi beragama.
Kedua negara berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai.
“Kerja sama di bidang moderasi beragama sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi ini, kita berharap bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran,” pesan Sunanto.
Menanggapi ketidakhadiran Menteri Agama pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Sunanto menjelaskan bahwa Yaqut tengah menjalankan tugas negara.
Meski demikian, Menag telah menawarkan untuk mengikuti rapat secara daring, mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan rapat dilakukan secara hibrid.
“Karena masih dalam tugas negara, Gus Men menawarkan untuk mengikuti rapat secara daring. Ini menjadi bagian dari adaptasi teknologi di era digital saat ini,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi erat antara Indonesia dan UEA, diharapkan program pengelolaan zakat dan wakaf dapat lebih optimal untuk kesejahteraan umat, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam kerangka moderasi beragama dan toleransi global.
