Infografis
Suara.com - Pihak Konsulatan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) saat ini masih berusaha mencari keberadaan rombongan jemaah haji selebgram asal Indonesia yang berhaji tanpa dokumen resmi.
Rombongan selebgram ini diduga menggunakan visa ziarah yang dilarang masuk ke Mekkah oleh otoritas pemerintah Arab Saudi.
Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary mengatakan informasi yang mereka terima bahwa rombongan jemaah itu kini berad di Mekkah. Namun pihak Konjen masih melakukan posisi persis mereka.
"Jemaahnya masih kita telusuri dimana posisinya, karena mereka ya seperti gak ada lagi yang ngurus saat ini," ucap Yusron kepada tim MCH, di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah Kamis (6/6/2024) Waktu Arab Saudi.
Baca Juga: Mengaku Diundang Kerajaan Arab Saudi Naik Haji Tahun Ini, Wirda Mansur Malah Kena Nyinyir
Sementara itu kata Yusron, oknum selebgram masih dalam pemeriksaan pihak aparat keamanan Arab Saudi. Yusron menilai mereka dilarang masuk saat Armuzna nanti karena tidak memiliki surat izin masuk (Tasreh).
"Seorang selebgram ya, cuma detail ya kami belum tahu lebih lanjut dan sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi. Karena dia jualan haji tanpa Tasreh melalui visa ziarah dan sudah ada jemaahnya di Makkah," katanya.
Yusron mengatakan, diduga masih banyak pegiat media sosial yang menjual 'paket haji ilegal'.
Ia mengemukakan bahwa sebenarnya Pemerintah Arab Saudi sudah memantau akun-akun selebgram di media sosial (medsos) seperti TikTok yang menjual paket haji tanpa antre, baik mereka yang bermukim di Arab Saudi maupun di Indonesia.
"Tindakan kami lebih kepada korbannya. Nanti setelah ibadah haji selesai, kami akan menelusuri siapa korban dan pelakunya," katanya.
Baca Juga: Belum Genap 24 Tahun, Wirda Mansur Menangis Haru Dapat Undangan Haji dari Raja Salman
Yusron mengemukakan, waktunya sebenarnya sudah tidak terkejar untuk menyelamatkan korban ke tanah air terlebih dahulu. Meski begitu, KJRI Jeddah belum mendalami kasusnya karena tidak memiliki wewenang untuk menindak.
Lebih lanjut, ia mengimbau bahwa pemeriksaan di Masjidil Haram dan sekitarnya sangat ketat oleh Pemerintah Saudi. Pengetatan ini harus dilakukan karena haji tanpa prosedural dapat mengganggu kelancaran puncak haji.
