Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (PHU Kemenag) Hilman Latief memastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi memiliki data oknum-oknum yang menawarkan paket haji dengan visa nonhaji.
Hilman mengemukakan, data-data tersebut didapat dari pantauan intelijen Pemerintah Arab Saudi.
"Kami telah berdiskusi dengan pihak kedutaan haji dan mereka menunjukkan hasil investigasi intelijen. Mereka mengetahui adanya oknum yang mengajak jemaah mengikuti program paket haji dengan visa non-haji. Datanya sudah mereka miliki dan saya minta kita bekerja sama untuk menindaklanjuti," ungkapnya kepada tim Media Center Haji (MCH) saat berada di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Rabu (5/6/2024).
Lantaran itu, ia menghimbau kepada Jemaah Haji Indonesia untuk mematuhi aturan baru yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.
Baca Juga: Ini Perbekalan yang Bakal Didapat Jemaah Indonesia Saat Puncak Ibadah Haji
Aturan baru tersebut, yakni mewajibkan jemaah menggunakan visa haji resmi dan melarang penggunaan visa selain visa haji, seperti visa ziarah, visa wisata, dan visa umrah.
"Bagi jemaah Indonesia yang tidak memiliki visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen pendukung lainnya, mohon ikuti peraturan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi memberikan kelonggaran dengan memberikan visa selama tiga bulan, multiple entry visa, visa ziarah, dan visa umrah menjelang puncak haji.
Namun, jemaah dengan visa tersebut diwajibkan meninggalkan Makkah paling lambat 6 Juni 2024.
"Meskipun visanya memungkinkan, tetap ada aturan yang harus dipatuhi. Mari kita jaga kepercayaan Kerajaan Saudi kepada masyarakat Indonesia," tegas Hilman.
Baca Juga: Lautan Manusia Padati Masjidil Haram, PPIH Sarankan Ini untuk Jemaah Haji Indonesia
Ia juga mengimbau kepada jemaah Indonesia yang belum mendapatkan visa haji, tasrih, atau dokumen resmi lainnya agar tidak memaksakan diri untuk berhaji. Sebab, jika nekat dilakukan bakal berakibat pada masalah dengan aparat keamanan Arab Saudi, seperti yang baru-baru ini terjadi.
Hilman menegaskan, Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan kelancaran ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Dia mengimbau jemaah untuk selalu mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.
"Mari kita jaga martabat bangsa dan ikuti aturan yang ada. Jangan sampai kita berurusan dengan aparat keamanan di sana," katanya.
