Infografis
Suara.com - Untuk mencapai Pemilu yang berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan damai diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat pada umumnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nezar Patria, menilai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan segera digelar tanggal 14 Februari adalah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi yang dapat menimbulkan kegaduhan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat.
Meski demikian, Nezar menyebut, jumlah isu disinformasi, malinformasi, dan misinformasi tersebut jauh lebih berkurang dibanding Pemilu 2019 dan Pemilukada 2017.
"Pada pemilu kali ini, jumlah disinformasi, malinformasi, dan misinformasi terkait Pemilu 2024 jauh lebih berkurang dibandingkan dengan dua Pemilu sebelumnya. Hal ini dapat dirasakan di media sosial, instant messenger, dan grup WhatsApp. Semoga hal ini dapat dipertahankan dan ditekan hingga Pemilu berakhir," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024', Senin (29/1/2024).
Baca Juga: Bawaslu Jawab Klaim TKN Soal Ada Petinggi Parpol Ingin Rusak Surat Suara Pemilih Prabowo-Gibran
Nezar menambahkan, salah satu hal baru dalam isu disinformasi, malinformasi dan misinformasi tahun ini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat menghasilkan konten palsu yang lebih sulit dibedakan dengan sekali pandang. Contohnya Deepfake, yaitu teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerak seseorang dengan menggunakan AI.
“Itu menjadi hal baru dalam hoaks tahun ini. Ini bukan hanya di Indonesia saja, sejak generative AI muncul, sudah digunakan di beberapa negara, tidak hanya pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam kesehatan dan ilmu pengetahuan,” paparnya.
Untuk mengatasi hal ini, Nezar mengatakan bahwa Kominfo telah melakukan antisipasi sejak enam bulan sebelum Pemilu. Kominfo menggandeng berbagai stakeholders, termasuk media arus utama di berbagai platform, juga dengan platform media sosial yang menjadi tempat paling rentan untuk penyebaran disinformasi dan misinformasi.
“Kita bekerja sama dengan platform medsos, Google, Meta, Tiktok, X, dan lain-lain, kita ada komitmen cukup bagus dalam menciptakan ruang digital yang sehat untuk menyukseskan Pemilu 2024,” jelas Nezar.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream semakin meningkat menjelang Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap media televisi mencapai 39 persen.
Baca Juga: Jelang Kampanye Akbar, Bus untuk Kampanye AMIN di JIS Mendadak Dibatalkan, Ini Kata Anies
"Sekarang ada kondisi lebih kondusif, kepercayaan terhadap mainstream lebih tinggi. Mereka kembali ke sana. Masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi di media mainstream," katanya.
Selain peningkatan kepercayaan masyarakat, Ninik juga menyoroti peran media mainstream dalam Pemilu 2024. Ninik berharap media mainstream dapat berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi publik, memberikan edukasi kepada calon anggota legislatif, dan menghimbau masyarakat untuk tetap tenang.
