Infografis
“Secara konkrit, konsep atau pendekatan pembangunan berkelanjutan harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD) sebagai dasar bagi para Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mengusung keberlanjutan," ujar Sarman.
Lebih dari 20 kabupaten dampingan mengikuti kegiatan ini diwakili oleh masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tim penyusun dokrenda. Masing-masing kabupaten perlu memastikan bahwa strategi kebijakan daerah yang akan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan serta dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan baik.
Prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusung, antara lain no one left behind (tidak seorang pun yang tertinggal), partnership-based approach (pendekatan berbasis kemitraan), multi-level governance (tata kelola multi-level), integrated nature (terintegrasi dengan alam), dan accountability (akuntabilitas).
Proses penyusunan dokrenda yang berkelanjutan tentu perlu didukung dengan strategi yang tepat dan data yang akurat. Traction Energy Asia mengidentifikasi setidaknya terdapat 9 (sembilan) kategori kendala yang umumnya dihadapi oleh 52 Kabupaten dampingan dalam proses penyusunan dokrenda. Tiga kendala teratas ialah perihal anggaran (22,9%), data (17,1%), dan keterbatasan sumber daya manusia (14,3%). “Tantangannya yaitu kurangnya ketersediaan data serta pendanaan yang belum optimal dimana pendapatan kabupaten Gayo Lues masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat," ungkap Uwim Taqwimmudin dan Angga Pariza, Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
Berdasar dari kendala-kendala penyusunan dokrenda berkelanjutan, kegiatan fasilitasi hadir untuk memberikan pendampingan dan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing peserta perwakilan daerah.
Sesuai dengan tujuan utama kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi daerah (Kabupaten) dalam merumuskan, mengidentifikasi, dan menganalisis strategi kebijakan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana lingkungan. Rincian kegiatan fasilitasi berupa pemberian materi dari berbagai ahli dan melakukan latihan (exercise) secara langsung.
“Bimtek ini sangat bermanfaat dan membantu kami, mengingat banyak hal yang belum kami ketahui menjadi tahu dan selama ini yang kami ketahui ternyata berbeda pengertiannya sehingga kami mendapatkan ilmu baru yang lebih komprehensif,” ungkap Paryanto, S.Sos,. MT, Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
Paryanto menambahkan bahwa kegiatan pendampingan ini perlu terus dilakukan di setiap tahapan, mulai dari penyusunan sampai nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah yang siap diberlakukan.
