Infografis
“Jika selama ini mereka hanya melihat produknya melalui etalase e-Katalog saja, kini mereka bisa bertemu dan berinteraksi langsung,” katanya.
Menjawab pertanyaan target dari pelaksanaan APN 2023, Sarman menegaskan yang menjadi sasaran utama pengunjung adalah para end user atau pengguna anggaran, jadi bukan masyarakat umum.
Ia menambahkan, karena para end user inilah yang mengetahui anggaran di daerahnya dan akan dibelanjakan ke mana sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
"Kita akan undang para organisasi perangkat daerah, termasuk rumah sakit daerah, puskesmas serta dinas-dinas lainnya," jelasnya.
Kegiatan APN 2023, lanjut Sarman, telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kadin Indonesia.
“Kami mengajak kepada produsen-produsen maupun para distributor yang selama ini menjadi rekanan pemerintah daerah dan pusat agar ikut serta dalam APN 2023, karena event ini diselenggarakan oleh asosiasinya pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga tidak perlu ragu karena yang akan hadir adalah para pengguna anggaran di pemda dan penentu keputusan dalam PBJ di daerah,” katanya lagi.
Tak lupa Sarman menambahkan, selain mengundang seluruh anggota Apkasi, dalam APN 2023 juga akan diundang para pejabat PBJ, baik dari lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD termasuk TNI/POLRI.
Sementara itu, Project Manager APN 2023, Syaifuddin Kay menambahkan, akan banyak ragam kegiatan di ajang APN 2023.
“Selain kegiatan expo, APN 2023 akan dimeriahkan dengan kegiatan talkshow, forum dan business matching yang untuk tahun ini akan lebih diprioritaskan untuk sektor alat-alat kesehatan,” katanya.
Baca Juga: Beruntung Ikut Program JHT, Karyawan Pensiun: Ini Jadi Salah Satu Jaring Pengaman Ekonomi Saya
Berbagai topik dan narasumber yang kredibel, lanjut Syaifuddin, juga bisa diikuti oleh para pengunjung. Di antaranya dari LKPP yang akan membedah “Kebijakan dan Program untuk Percepatan Pelaksanaan PBJ Pemerintah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dan dari Kemenperin mengangkat tema “Kebijakan dan Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”
