Infografis
Suara.com - Gerakan Masyarakat Revolusioner (GEMAR) menggelar aksi damai untuk menolak organisasi kemasyarakatan (ormas) Amerika Serikat (AS) International Republican Institute (IRI) Intervensi Pemilu 2024 di Monas Barat Daya, Jumat (1/9/2023).
Aksi tersebut diikuti oleh masyarakat yang berjumlah kurang lebih 40 orang. Indikasi adanya dugaan terkait campur tangan asing menjadikan janggal di lingkungan masyarakat, walaupun hal itu sudah menjadi sejarah sejak tahun 1966-1999 pasca pilpres Abdurahman Wahid dan Megawati pihak asing juga selalu ikut mencampuri urusan pemilu yang ada Indonesia dengan membawa kepentingan-kepentingan mereka.
"Menurut korlap aksi dari GEMAR, hal itu menjadi sangat riskan dalam proses pergantian kepemimpinan yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat mencederai proses demokrasi yang ada di Indonesia, karena terlalu banyak intervensi dari pihak asing," ucap Aprilianus selaku korlap aksi.
"Adapun itu, adanya temuan dari hasil kajian kami yang mana IRI sebuah ormas dari AS telah dan akan menjalankan aktivitas mengenai proses pemilu nanti dengan kegiatan-kegiatan yang mereka inisiasi, termasuk melakukan pendekatan dengan para partai politik untuk menguasai strategi pemilu partaipartai, mendorong reformasi partai-partai dengan tujuan mempromosikan prioritas dan inisiatif pemerintah AS di Indonesia, serta menghasut mahasiswa menggelar aksi untuk menentang kebijakan pemerintah melalui program Increasing Student Participation for A Resilient Democracy (INSPIRED)," ujar Mustakim, anggota dari GEMAR.
Baca Juga: MK Perbolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan, Bawaslu Tegaskan TK hingga SMP Tidak Boleh
Selain itu, IRI juga mendanai Partai Buruh untuk menggelar sejumlah aksi demo, dengan tuntutannya cabut UU Cipta Kerja, cabut Presidential Thresshold 20 persen menjadi 0 persen dan lain-lain. Hal tersebut diduga adanya start kampanye yang dilakukan oleh IRI yang beroperasi di Indonesia.
"Kami menduga itu merupakan bentuk pelanggaran kode etik dalam proses Pemilu 2024 yang mana penetapan calon pemimpin di Indonesia sendiri masih belum diumumkan. Kami mengecam keras kepada pemangku kebijakan untuk dapat menghentikan IRI beroperasi di Indonesia," ujar Mustakim.
Lagi, Aprilianus mengingatkan pada pemerintah untuk dapat memantau segala aktivitas IRI dalam menjaga kestabilan politik di Indonesia. "Karena perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah maupun masyarakat dalam mengawasi segala aktivitas yang berbau Pemilu 2024, dan pemerintah harus bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses Pemilu 2024 dan menciptakan meaningfull paticipation," ujar Aprilianus.
Lanjut korlap aksi, bahwa aksi yang pertama mereka gelar bukanlah yang terkahir, namun hal tersebut merupakan bentuk percikan awal dalam mengawal proses Pemilu 2024. "Adapun itu, Aksi selanjutnya akan membawakan masa yang lebih banyak dan menciptakan gelombang yang lebih besar dalam proses pengawalan isu yang mereka temui," ucap Aprilianus
Baca Juga: Jawab Masukan Ketua KPK, KPU Sebut Caleg Mantan Koruptor Sudah Umumkan Status Hukumnya
