Suara.com - Sepuluh perwakilan pemerintah daerah (pemda) dari 123 kabupaten/kota menyerukan “Deklarasi Keberlanjutan Penanganan Kumuh”, sebagai simbol komitmen pemda dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan. Deklarasi dibacakan dalam Workshop Nasional Semangat Merangkai Aksi (Semarak), beberapa waktu lalu.
Deklarasi tersebut disarikan dari diskusi panel dan sharing session tematik yang dibagi menjadi tiga kelas. Pada workshop ini diserahkan Kotaku Award bagi 21 pihak yang dinilai terbaik. Kategori pelaku terbaik terpilih Koordinator Kota (Korkot) Kotaku Kota Langsa, Aceh, Korkot Kotaku Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senior Fasilitator Kabupaten Ciamis, Jawa Barat serta Senior Fasilitator Kota Malang, Jawa Timur.
Untuk kategori kelembagaan terbaik,Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Tangerang, Banten, Pokja PKP Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wahana Pangeran Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, BKM Imbi Mandiri Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, Papua, Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Jaya Lestari Kelurahan Kebon Dalem, Kota Cilegon, Banten, UPK BKM Sasono Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Bonto Biraeng Kelurahan Katangka, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, KPP Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Lampung;
Sementara itu, untuk kategori pelaksana kegiatan terbaik adalah Pelaksana DFAT terbaik Kelurahan Kebonsari, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara, Pelaksana ILBK terbaik Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Pelaksana Skala Kawasan Terbaik Kawasan Semanggi, Kota Surakarta Jawa Tengah, Kawasan Pesisir Timur Segmen Heritage Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kawasan Ketapang Mauk Kabupaten Tangerang Banten, Kawasan Krueng Langsa Kota Langsa Aceh, Pelaksana Skala Lingkungan Terbaik Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak Kalimantan Barat dan Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta DI Yogyakarta.
Baca Juga: Harapan Ahok di HUT Jakarta ke-496: Tidak Ada Warga Tinggal di Tempat Kumuh
Kepala PMU NSUP-Kotaku, Herman Tobo menyampaikan apresiasi kepada pemda dan para kepala daerah, yang selama ini berpartisipasi dalam mengurangi permukiman kumuh di Indonesia.
“Jika bapak/ibu sekalian membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, kami siap untuk mem-backup atau mendukung Bapak/Ibu sekalian,” tegasnya.
Herman Tobo melanjutkan, pertemuan ini bukanlah yang terakhir, melainkan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. “Silakan undang kami untuk ke tempat Bapak/Ibu masing-masing. Kami siap untuk mendampingi dan melayani,” lanjut Herman Tobo menambahkan.
Workshop nasional ini merupakan bagian dari rangkaian aksi keberlanjutan penanganan kumuh. Sebelumnya, pada 23–25 Mei 2023 dilaksanakan Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan, di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Baca Juga: Program Nata Kota Disperkim Garut, Sulap Kawasan Kumuh Menjadi Tertata dan Lebih Baik