Infografis
Suara.com - Program subsidi motor listrik dari pemerintah Rp 7 juta per unit mendapat respons positif pasar tanah air. Itu terbukti dengan tingginya permintaan yang diterima PT Terang Dunia Internusa (TDI).
Produsen United E-Motor tersebut mencatat lebih dari 764 pembelian unit per Juni 2023. Hal tersebut disampaikan Direktur PT Integral Motor Indonesia - Authorized United E Motor Jawa Timur, Christian Hartono.
Christian mengatakan, saat ini United E-Motor mengandalkan lebih dari 62 diler (termasuk
authorized store dan sub-store) untuk turut menyukseskan program subsidi motor listrik dari pemerintah.
”Per Juni 2023 sudah lebih dari 764 data yang statusnya sedang menunggu penerbitan STNK dan TNKB). Informasinya bisa cek di website sisapira.id. Prosesnya mudah, cukup datang ke store United (diler). Kami bantu cek lolos tidaknya sesuai persyaratan pemerintah,” kata
Christian.
Menurut Christian, jika lolos, konsumen langsung berhak mendapatkan potongan Rp 7 juta baik dengan pembelian tunai maupun kredit. Christian menerangkan, pengecekan hak subsidi tersebut hanya bisa dilakukan oleh produsen motor listrik dan jaringan dilernya.
Sementara itu, Direktur PT TDI Henry Mulyadi menyebut, golongan penerima subsidi motor listrik adalah pelaku UMKM, penerima kredit usaha rakyat, penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau konsumen yang berlangganan listrik rumah 450 – 900 VA. ”Tentu kami menyambut positif program pemerintah ini. Namun, harapan kami ke depan pemerintah bisa memperluas persyaratannya, sehingga lebih banyak lagi konsumen yang berhak mendapatkan subsidi,” ungkapnya.
Henry berpendapat, peminat bantuan pemerintah 7 juta bukan hanya banyak di Jakarta, informasi dari jaringan distribusi seperti dari Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar menyebut bahwa masyarakat antusias mengecek nomor KTP (NIK) ke diler karena tertarik dengan unit United T Series.
Diketahui, tiga tipe motor listrik United seperti tipe T-1800, TX1-1800, dan TX-3000, semuanya telah mengantongi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 56 – 57 persen dan termasuk produk yang mendapatkan subsidi pemerintah.
