Infografis
Terkait hal itu, Yulius mengungkapkan, pemerintah telah mendorong perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UKM hingga 30 persen dari total pinjamannya pada 2025.
Jika dibandingkan, dengan 20 persen pinjaman perbankan, sektor UKM bisa menyediakan 97 persen tenaga kerja. Sementara itu, 80 persen pinjaman kepada pengusaha besar hanya bisa menciptakan tenaga kerja sebesar 3 persen. Ini sangat kontradiktif.
Berikutnya adalah masalah kualitas barang. Kualitas barang UKM yang ingin dikirim ke luar negeri harus sudah sertifikasi uji layak atau tidak. Untuk melakukan sertifikasi produk, lagi-lagi terkendala masalah biaya.
"Ini kira-kira yang membuat kita selalu kalah bersaing dengan negara lainnya. Karena dalam ekspor itu yang paling utama adalah kualitas, kuantitas, dan ketersediaan," ujarnya.
Demi mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Yulius, pemerintah melakukan pelatihan pendidikan kepada UKM untuk bisa melakukan ekspor. Lalu, pemerintah berupaya mendorong agar UKM dapat melek digital. Saat ini baru UKM yang melek digital baru mencapai 12 juta. Tahun 2030 akan dorong hingga mencapai 30 juta UKM yang melek digital.
Pemerintah juga mendorong agar UKM bisa bekerja sama dengan pengusaha besar dalam urusan ekspor. Tujuannya agar biaya modal yang dikeluarkan tidak terlampau besar.
Selain itu, Yulius membeberkan produk apa saja yang menjadi andalan Indonesia dan dicari-cari oleh negara lain. Pada komoditi pertanian (buah-buahan seperti nanas, pisang dan melon); perikanan (tuna sirip kuning, udang, kepiting); furnitur (bambu dan kayu); kopi; coklat; teh dan rempah-rempah.
"Negara tujuan ekspor utama China, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura," ujar Yulius.
Baca Juga: UMKM Harus Mengoptimalkan Ekosistem Digital Untuk Bertahan
