Suara.com - Pemerintah daerah dengan hak otonominya diharapkan mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab persoalan yang ada di desa. Salah satu yang dimaksimalkan dengan inovasi dan teknologi adalah sektor pariwisata di Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kurniasih dalam Forum Diskusi Kajian Strategis: Potret Pelayanan Publik Pemerintahan Desa, di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, pada 17 Juni 2022.
"Inovasi pelayanan publik harus menjadi terobosan untuk menembus permasalahan dan kendala yang ada di daerah itu sendiri. Desa, dengan hak otonomi desa, diharapkan dapat mengatur urusan desa, termasuk di dalamnya masyarakat dan proses pelayanan publik di wilayah administrasinya," kata Kurniasih, dalam keterangan yang diterima Suara.com.
Kurniasih mencontohkan dan memberikan apresiasi terhahap Pemerintah Kabupaten Boalemo. Di mana mereka saat ini berhasil mengembangkan potensi pariwisata yang mereka miliki.
Baca Juga: Didaulat Jadi Duta Pariwisata Bandung Barat, Aura Kasih Diharap Bisa Genjot Potensi Wisata
"Bualemo punya pantai yang indah dan mulai geliat pariwisatanya. Pulaunya ternyata sudah dikenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya ada inovasi yang lahir di Kabupaten Boalemo. Dan ada asistensi dari pemerintah kabupaten untuk melahirkan sentra-sentra pariwisata," ujar Kurniasih.
Sebab itu ia mengharapkan pemerintah kabupaten untuk mengambil peran penting dalam geliat promosi pariwisata di wilayah mereka.
"Pemerintah pusat mungkin tidak menyadari sudah banyak turis yang datang kemari. Artinya ketika kita mampu mengomunikasikannya ke dunia maya, kita telah masuk dalam promosi ke dunia internasional. Kita harus siap dengan perubahan-perubahan," imbuh Kurniasih di hadapan para kepala desa, camat, penyuluh kesehatan, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bualemo,
Arahan serta saran dari Litbang Kemendagri disambut gembira oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo, Sherman Moridu. Ia berharap arahan tersebut juga dapat dipahami oleh kepala desa di Kabupaten Bualemo.
"Perangkat desa diharapkan dapat memahami arahan BSKDN termasuk juga perihal pelayanan publik. Mudah-mudahan dengan diskusi ini, kita dapat melayani masyarakat di tingkat desa, termasuk dengan membuat branding untuk masing-masing desa," ujar Sherman Moridu terkait pariwisata.
Baca Juga: Dibongkar Jaksa KPK, Eks Dirjen Kemendagri Terima Uang Suap Dana PEN Pemkab Kolaka Timur saat Isoman