Infografis
Suara.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar diskusi tentang sinergi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Diskusi ini diharapkan bisa memetakan masalah politik dan pemerintahan, untuk kemudian dicarikan solusi bersama.
"Dari diskusi aktual ini diharapkan akan terpetakan masalah-masalah juga kendala-kendala, untuk kita carikan solusinya bersama-sama. Oleh sebab itu, kami berharap partisipasi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pemikirannya," kata Kepala BSKDN, Eko Prasetyanto saat memulai diskusi.
Diskusi kali ini bertema Sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Serta Instansi Vertikal dalam Strategi Pelaksanaan Urusan Politik dan Pemerintahan Umum, di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis, 2 Juni 2022.
Masalah yang menjadi perhatian dalam dunia politik dalam waktu dekat ini tentu saja persiapan pemilu mendatang. Eko Prasetyanto mengharapkan diskusi ini turut mempelajari dan menindaklanjuti evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Baca Juga: Survei: Tiga Tokoh Dominasi Posisi Capres Pemilu 2024
"Kita tidak dapat mengabaikan evaluasi. Ada beberapa kendala yang menjadi perhatian kita, seperti TPS (Tempat Pemungutan Suara), surat suara, dan petugasnya. Ini perlu menjadi perhatian dan masukan dari kita bersama, dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus mencegah persoalan yang mungkin akan terjadi," imbuh Eko.
Eko Prasetyanto yakin masalah yang akan dihadapi dalam pemilu mendatang mampu diatasi. Hal ini berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 yang berjalan dengan sukses.
"Pelaksanaan pemilu 2019 banyak yang pesimis. Namun setelah terjadi, banyak orang yang memuji kita. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus ribuan kandidat bisa terlaksana dengan baik," ucap Eko.
Oleh karena itu, Eko mengingatkan agar kinerja baik dapat diraih kembali diperlukan kerja sama antar berbagai pihak.
"Dalam diskusi ini perlu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang turut serta memfasilitasi. Sehingga kita dapat saling sharing untuk apa yang akan kita lakukan ke depan," tutur Eko.
Baca Juga: Lebih dari 100 Orang di Makassar Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Hak Pilih Pada Pemilu 2024
Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik memberikan apresiasi diskusi ini. Ia berharap dengan diadakan diskusi akan menambah pengetahuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
"Kita memerlukan langkah-langkah konkret untuk dilakukan agar pemerintahan pusat dan daerah dalam kewenangannya masing-masing dalam urusan politik dan pemerintahan umum dapat diselesaikan," kata Akmal.
