Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa komunikasi publik jauh dari target yang diharapkan. Menanggapi hal tersebut, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Informasi dan Komunikasi publik menyampaikan, di era reformasi, komunikasi publik kini lebih terdesentralisasi, terserap di semua kementerian, lembaga, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
"Sekarang di era reformasi yang lebih demokratis, komunikasi publik terdesentralisasi, terdistribusi atau terbagi-bagi, terserap di semua kementerian, lembaga, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah,” ujarnya, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Tata Kerja Pranata Humas dalam menangkal hoaks di Kementerian Kominfo dinilai belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan pengembangan model manajemen strategis tata kerja Pranata Humas.
Prosedur Kerja Penanganan Hoaks terkait Covid-19 di Kementerian Kominfo terdapat dua unsur tim kerja yang masing-masing bekerja secara mandiri, yaitu, Tim AIS (Artificial Intelligence System) dan Pranata Humas.
Baca Juga: Berikut Pesan Erick Thohir untuk Pengurus Baru Forum Humas BUMN
“Pranata Humas mempunyai kekuatan, karena diatur dalam Peraturan Menteri PAN & RB dengan peran tidak terlalu besar. Peran tim AIS sangat besar, tetapi kekuatan berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB belum ada, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi secara struktural antara Tim AIS dengan Pranata Humas,” tambah Niken.
“Sistem Kerja Pranata Humas di Kementerian Kominfo dilaksanakan berdasarkan rencana strategis yang tertuang dalam Grand Design Kehumasan Pemerintah, yaitu penguatan tata kelola komunikasi publik, peningkatan akses informasi, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan konten informasi publik dan penanganan hoaks,” jelasnya.
Skema kerja yang sinergis dan kolaboratif antara Pranata Humas dan Tim AIS belum terbangun, baik dalam agenda setting, patroli siber, pengumpulan data, verifikasi/cek fakta, maupun diseminasi sebagai upaya strategis penanganan hoaks di era Covid-19 yang sangat massif.
“Guna penerapan skema tersebut diperlukan pengembangan Integrated Quantum Model(IQM) manajemen strategis sumber daya manusia Pranata Humas dalam menangkal hoaks Covid-19. Hal itu menjadi kebutuhan organisasi sebagai bentuk unjuk kinerja yang optimal,” pungkasnya.
Turut menjadi nara sumber dalam Bimbingan Teknis Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pranata Humas Tahun 2022, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI dan Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo RI.
Baca Juga: Pengurus Baru Forum Humas BUMN Diharapkan Jadi Garda Terdepan sampaikan Informasi Publik
