Infografis
Suara.com - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama mengungkapkan, Kementerian Kominfo memiliki dua sub urusan konkuren, yaitu menangani e-Government serta Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama
Saat ini, fokus sub urusan Komunikasi Publik, yang merupakan amanat dari UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dikonkurenkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Dinas Kominfo.
"Humas pusat dan daerah bersama-sama membangun negeri ini. Selain NSPK, pemerintah pusat sebagai regulator untuk memfasilitasi melakukan bimbingan teknis. Terkait dengan pemerintahan daerah, Bimtek ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan SDM dalam bidang IKP, " ujar Hasyim.
"Sebagai bentuk komitmen Kementerian Kominfo untuk bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Saat pandemi, kita mengalami manajemen isu, termasuk juga Komunikasi Krisis, dimana Diskominfo menjadi frontliner, menjadi terdepan dalam hal menyampaikan informasi terkait dengan kebiasaan baru, langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dan akan terus berjalan sampai antisipasi potensi dari gelombang ketiga, menjelang liburan Natal dan tahun baru, Diskominfo tetap menjadi frontliner lalu pasca pandemi serta penaanggulangan ekonomi nasional," kata Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate, saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis di Tangerang, Rabu (15/12/21).
Menkominfo menambahkan, manajemen isu dan komunikasi krisis saat ini berkaitan dengan pandemi dan ekonomi. Ia mengajak Diskominfo sebagai frontliner dan dalam bimtek ini, semua peserta acara dapat belajar.
Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini turut mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.
Bimtek digelar dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan kebijakan urusan informasi dan komunikasi publik dalam manajemen isu dan komunikasi krisis di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan dibuka sambutan dari Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama. Nara sumber yang hadir untuk memberikan materinya, antara lain Maria Wongsonagoro (Public Relations Consultant) dan Ani Natalia, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Maria mengungkapkan, manajemen isu merupakan fungsi strategis penanganan proaktif sebelum berkembang menjadi krisis. Manajemen isu ada, karena tidak bisa dikagetkan dengan adanya krisis, harus dilakukan sesuatu untuk antisipasi maka dari itu munculah manajemen isu.
Baca Juga: Ditjen PSP Kementan Tandatangani Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Fungsi manajemen strategis adalah untuk menetapkan, membina dan meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara instansi atau perusahaan, dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders-nya dalam usaha membangun, meningkatkan dan melindungi reputasi dengan komunikasi sebagai intinya. Public relation, menurutnya adalah komunikasi strategis yang tepat dan tidak mudah.
