Infografis
Hasil temuan umum dalam kajian kebutuhan berdasakan gender (Gender Needs Assessment) populasi terdampak di Sulawesi Tengah pada Februari-Mei 2019, menunjukan bahwa peran perempuan dalam menjaga ketahanan komunitas memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam situasi bencana. Jika kita dapat memastikan kepemimpinan, pengetahuan, serta pengalaman perempuan masuk dalam pemulihan dan penanganan bencana, maka inisiatif yang dihasilkan akan lebih efektif.” Tutur Programme Specialist UN Women, Lily Puspasari.
Lily menyampaikan bahwa diperlukan respon berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam penguatan, percepatan dan peningkatan peran masing-masing, demi menjamin kebutuhan beberapa kelompok perempuan terdampak tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Lamakarete mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng telah merangkul seluruh komponen masyarakat, lembaga, dan jejaring kerja kemanusiaan di Sulawesi Tengah dalam melindungi perempuan dan anak, salah satunya dengan membentuk Sub Klaster Perlindungan Hak Perempuan.
“Pemerintah Provinsi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 263/197/DP3A-G35/2019 Tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami juga telah membentuk salah satu strategi utama yaitu melibatkan laki-laki dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan,” pungkas Moh Hidayat.
Baca Juga: Siswa Perserta Ujian Nasional di Daerah Bencana akan Dapat Keringanan
