Infografis
Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin pelaksanaan pemilu 2019 mendatang berjalan aman dan lancar. Untuk melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan.
Dalam pelaksanaan pengamanan proses pemilu nanti, Polri tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan TNI, mitra kamtibmas dan instansi terkait lainnya.
Diperkirakan Polri akan mengerahkan 272.880 personilnya untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Selain itu akan dilibatkan juga TNI dengan total 2/3 dari kekuatan Polri serta Linmas sebanyak 1,73 juta orang yang nantinya setiap TPS akan ditempatkan 2 orang Linmas.
Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brgjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang menjadi momentum yang sangat istimewa.
Hal ini karena dua pasangan calon Presiden dan Wakilnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh yaitu Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Meski masa kampanye baru akan di mulai Oktober nanti, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda dan masalah lainnya.
Hal ini berpotensi menjadikan pemilu terancam dipenuhi masalah. Oleh sebab itu Polri dengan segala kekuatannya akan memastikan permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama dengan pihak terkait lainnya.
"Masa kampanye sebentar lagi dilaksanakan, namun saat ini banyak masalah yang timbul, terutama terakit DPT (daftar pemilih tetap) dan juga ganda yang terus ditelusuri seluruh pihak agar tidak timbul masalah kecurigaan dari berbagai pihak. Masalah lain adanya potensi black campaign, ini juga harus diselesaikan bersama," kata Dedi dalam keterangannya di Forum Promoter Polri yang berlangsung di Hotel Amaroossa Cosmo di Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018) kemarin.
Ditambahkannya, ada beberapa potensi ancaman yang berimbas pada pelaksanaan pemilu menjadi terganggu.
Beberapa ancaman tersebut diantaranya protes dan gelombang ujuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campign dan money politic, manipulasi hasil suara tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya.
Potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi dimana pun saja.
Oleh sebab itu untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi.
Pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.
"Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech," kata Dedi.
Sementara itu, Kepala bagian ATP3 Bawaslu, Ilham, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan.
Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan. Kalau pun ke depan ditemukan bukti pelanggaran, diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku.
Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.
"Kita berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan pemilihan salah satunya melalui sosialisasi pusat pengawasan partisipatif," ulasnya.
