Potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi dimana pun saja.
Oleh sebab itu untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi.
Pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.
"Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech," kata Dedi.
Sementara itu, Kepala bagian ATP3 Bawaslu, Ilham, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan.
Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan. Kalau pun ke depan ditemukan bukti pelanggaran, diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku.
Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.
"Kita berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan pemilihan salah satunya melalui sosialisasi pusat pengawasan partisipatif," ulasnya.