Infografis
Kenaikan harga minyak goreng kemasan maupun curah yang tak terkendali mendapat respon keras dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Pasalnya kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang turun. Hal tersebut dianggap oleh Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI, Akmal Fahmi, sebagai bentuk kegagalan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
“Minyak goreng itu kebutuhan mendasar masyarakat, mestinya harga dapat dikendalikan agar tidak mencekik rakyat yang sedang susah ekonomi di era pandemi ini. Jika harga naik dan tak terkendali, maka ini jelas kegagalan Menko Ekonomi dan Mendag,” ungkap Akmal dalam keterangannya, Senin (21/2). Ia pun mempertanyakan sikap diam dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah beberapa waktu lalu mengklaim secara berlebihan, turunnya harga minyak goreng merupakan keberhasilannya. Menurutnya Menteri Airlangga dan Menteri Muhammad Lutfi harus bertanggungjawab atas kenaikan harga minyak goreng, sebab kenaikan harga minyak merupakan persoalan yang sangat fundamental bagi kebutuhan masyarakat.
Presiden harus mengevaluasi Pak Airlangga dan Pak Lutfi, sebab atas ketidakmampuan mereka lah ini terjadi, ini langsung dampaknya ke masyarakat, harus evaluasi,” tegasnya. Seperti diketahui sebelumnya, harga minyak goreng mahal terjadi karena tingginya harga CPO. Kenaikan CPO di pasar dunia terutama disebabkan oleh menipisnya pasokan. Dua negara penghasil CPO terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia, disebut mengalami penurunan produksi. Potensi kenaikan harga minyak goreng dalam negeri itu juga disebabkan karena sebagian besar industri hilir CPO masih belum terintegrasi dengan kebun sawit. Hal itu mengakibatkan produsen minyak goreng membeli CPO yang sudah mengalami kenaikan harga di pasar dunia.
