Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas P3AP2KB NTB dan BAPPEDA NTB terus mendorong terwujudnya Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, mewakili Wakil Gubernur NTB dalam Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Rabu (2/22).
“Untuk pembentukan Kota Layak Anak akan terus kita kawal dan harapannya di tahun 2022/2023, seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dengan Kategori Terbaik,” ungkap Bunda Eva, sapaan akrab Asisten I Setda NTB.
Dilansir dari Kemenpppa.go.id, Kota Layak Anak sendiri merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya.
Sejauh ini, terdapat lima Kabupaten/Kota di NTB yang telah berstatus menjadi Kota Layak Anak, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima.
Sedangkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah terbentuk di Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima.
Oleh sebab itu, Bunda Eva meminta agar kerjasama antara DP3AP2KB se-NTB dan BAPPEDA se-NTB dapat dimaksimalkan agar seluruh Kab/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dan masing-masing Kab/Kota memiliki UPTD PPA.
Selain itu, dalam sambutannya, Bunda Eva juga menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.
“Kerjasama itu penting, InsyaAllah melalui koordinasi dan sinergi program serta anggaran, permasalahan mengenai perempuan dan anak juga dapat kita selesaikan,” kata Bunda Eva.
Turut hadir dalam Rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Kepala BAPPEDA Prov. NTB, DP3AP2KB Kab/Kota se-NTB, BAPPEDA Kab/Kota se-NTB. (dea/irfan/diskominfotikntb)
