Infografis
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 4/2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan resmi disahkan menjadi Perda definitif saat Rapat Paripurna ke-17 di DPRD Kaltim pada Senin, 30 Mei 2022, kemarin.
Ketua Pansus Perda Ketenagalistrikan Sapto Setyo Pramono mengklaim, jika lahirnya perda tersebut, perdana di Indonesia yang mengatur soal Energi Baru Terbarukan atau EBT.
Politisi Golkar itu berharap, lahirnya perda tersebut, segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim, dengan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang akan menjelaskan secara rinci, terkait teknis pelaksanaannya. Khususnya, mengenai investasi.
"Dengan adanya Pergub itulah, rujukan atau turunan bagaimana proses pelaksanaannya. Termasuk bagaimana nanti Investasinya," ungkap Sapto.
Sebelumnya, Plt. Sekdaprov Kaltim, Riza Indra yang saat itu hadir mewakili Pemprov Kaltim juga mengapresiasi upaya mitra mereka di Karang Paci - sebutan DPRD Kaltim, atas pengesahan Perda Penyelenggaraan Ketenagalistrikan itu.
Dengan demikian, kata Riza, pemenuhan energi Ketenagalistrikan ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah maupun swasta, hingga mampu menarik minat investasi di Kaltim.
"Terima kasih atas kerja sama dan kinerja dari Panitia Khusus (Pansus) Ketenagalistrikan hingga telah tercapainya penetapan kesepakatan Raperda menjadi Perda ," ungkap Riza.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun yang memimpin jalannya rapat paripurna juga menyampaikan, sejumlah perubahan dalam perda dimaksud. Dari 31 perubahan, 3 (tigas) pasal dihapus dan 28 lainnya diubah, sesuai dengan kondisi di daerah.
Selanjutnya, Rancangan perubahan Perda ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018. (RK/ADV/DiskominfoKaltim)
Editor: Yusuf
