Infografis
Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) menilai aturan dan perundang undangan tentang Ibu Kota Negara (IKN) harus mementingkan masyarakat khususnya Kaltim. Termasuk untuk pendanaan pembangunan Nusantara yang akan dibangun di Kecamatan Sepaku tersebut.
Sebagimana yang diungkapkan Bendahara Majelis (MODN), Mahfudz Ghozali, bahwa anggaran untuk IKN harus jelas. Musabab bila masih simpang siur dan aturannya belum ada, akan sulit untuk terealisasi.
"Pak Gubernur Kaltim Isran Noor sudah menyampaikan ini adalah hal terindah bagi rakyat Kaltim. Cuma di sini kan terbenturnya mengenai aturan. Sebab persiapan IKN cukup prematur," ungkap Mahfudz belum lama ini kepada presisi.co.
Sehingga pihaknya menghendaki setiap aturan yang ada harus berpihak kepada masyarakat Kaltim. Termasuk untuk mengindahkan keearifan lokal yang ada. Jangan sampai aturan yang dibuat pemerintah pusat justru cenderung abai terhadap warga Benua Etam.
"Terutama bagi UU yang misalnya mengenai putera daerah dan lain sebagainya itu harus ada. Mudah-mudahan pak presiden mendengarkan apa yang dikatakan gubernur. Sebab pak gubernur sudah cukup bagus membela Kaltim. Contohnya dengan mengkritisi soal dana CSR," lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah mengumumkan bahwa akan memindahkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ke IKN di Kaltim. Namun Mahfudz meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) di Kaltim juga bisa bersaing dengan orang dari luar Kaltim.
"Jangan sampai kalah bersaing dengan warga luar. Terpenting, pemerintah bisa adil dalam menerapkan peraturan. Kalau aturannya dibuat sepihak untuk pusat, ya kalah daerah. Tapi kalau imbang, saya rasa pasti adil dan bisa bersaing masyarakatnya," beber Mahfudz. (*)
