Infografis
BANDA ACEH - Pengajar Sosiologi Politik dan HAM UIN Ar-Raniry, Muhammad Mirza Ardi, mengatakan rakyat miskin di Aceh mayoritas adalah petani. Namun, sampai sekarang belum tampak kebijakan anggaran untuk membuat Aceh dari agraria tradisional menjadi agro industri.
"Kebijakan publik bukan hanya soal apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah (misalnya kemiskinan), tapi lebih dari itu, kebijakan adalah soal 'siapa mendapat apa dalam masyarakat'," ujar Muhammad Mirza Ardi ketika portalsatu.com, 13 Februari 2019, meminta tanggapannya soal masih tingginya angka kemiskinan di Aceh.
Mirza Ardi menilai kebijakan pemerintah di Aceh lebih banyak membangun infrastruktur yang menguntungkan kontraktor ketimbang rakyat bawah. Bukan berarti infrastruktur tak penting, kata dia, tapi infrastruktur jadi tameng. Artinya, pejabat pemerintah diduga menjadikan infrastruktur untuk menarik rente anggaran. "Makanya korupsi di Aceh selalu tinggi," katanya.
Lebij lanjut Mirza Ardi menjelaskan, mayoritas rakyat Aceh adalah petani. Sektor pertanian menyerap 44.09 persen tenaga kerja di Aceh, berdasarkan data BPS 2015. Jadi, tulang punggung ekonomi rakyat adalah pertanian.
