Sosok Buya Hamka Bisa Ditiru Ulama dan Politisi Sekarang - portalsatu.com

Buya Hamka ketika menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mau menerima gaji dan fasilitas dari pemerintah.

portalsatu
Jumat, 16 Februari 2018 | 03:04 WIB
Sosok Buya Hamka Bisa Ditiru Ulama dan Politisi Sekarang - portalsatu.com
Sumber: portalsatu

JAKARTA - Direktorat Dakwah dan Sosial Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Membedah Pemikiran Buya Hamka dalam bidang Teologi, Fiqh, Harakah, Sastra, Pendidikan dan Tasawuf. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka Milad ke-66 YPI Al Azhar dan Milad ke-110 tahun Buya Hamka.

Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Azyumardi Azra menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut. Menurutnya, ada tiga hal yang patut di tiru dari sosok Buya Hamka sebagai ulama dan politisi.

Prof Azyumardi mengatakan, pertama, yang paling bisa diambil dan ditiru dari Buya Hamka adalah integritasnya. Buya Hamka ketika menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mau menerima gaji dan fasilitas dari pemerintah.

"Karena kalau menerima gaji dari pemerintah, maka kemudian bisa jadi dibeli oleh kekuasaan," kata Prof. Azyumardi, di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Kamis (15/2).

Kedua, kata dia, yang perlu diteladani oleh para politisi adalah keluasan ilmunya. Ilmu Buya Hamka sangat luas, jadi saat Buya Hamka menjadi politisi tidak hanya asal bicara. Perkataan Buya Hamka berdasarkan pada ilmu pengetahuan, bacaan, dan tulisan.

"Jadi para anggota DPR jangan cuma cuap-cuap, tapi juga menulislah, karena menulis membuat pikiran runut, teratur dan argumennya jelas," ujarnya.

Sedangkan yang ketiga, dia melanjutkan,  prinsip Buya Hamka yang harus ditiru adalah sikap akomodatif, kompromi dan tidak ingin menang sendiri. Buya Hamka kalau shalat di lingkungan Nahdlatul Ulama dan jamaahnya Nahdlatul Ulama, maka Buya Hamka membaca doa qunut. Ini contoh sikap akomodatif dan inklusif.

"Jadi politik itu harus inklusif, harus akomodatif, tanpa mengorbankan prinsip yang benar dan baik," tegasnya.[] Sumber: republika.co.id

Editor: IRMANSYAH D GUCI

BERITA LAINNYA

TERKINI