Infografis
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai program Gubernur Anies Baswedan terkait pembangunan rumah susun (rusun) untuk 2022, belum bisa mencapai target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 2017-2022.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyebutkan pembangunan rumah susun di Cakung Barat, Jalan Tongkol, Kelapa Gading, Padat Karya Jakarta Utara, PIK II, dan Pulo Jahe, tidak ideal seperti yang ditargetkan RPJMD DKI, padahal menghabiskan anggaran senilai Rp150 miliar pada 2022.
Baca juga: Ingin Memberi Ketenangan kepada Warganya, Begini Upaya Anies Berantas Pungli di Jakarta
"Pembangunan rumah susun ini kami rasa masih jauh dari ideal mengingat dalam RPJMD tahun 2017-2022, Bapak Gubernur mencanangkan akan membangun 250.000 unit hunian bagi warga DKI Jakarta," kata Agustina di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Agustina juga menyebutkan Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov DKI Jakarta agar mengoptimalkan pengisian rumah susun yang sudah dibangun sebelumnya bersama pemerintah pusat.
"Di sisa masa jabatan ini, kami juga mengimbau kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengoptimalkan rumah-rumah susun yang sudah selesai namun masih belum ada penghuninya, terutama yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Agustina.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Baca juga: Anies: Operasi Zebra Jaya Babak Baru Disiplin Lalu Lintas dan Prokes
Dalam instruksi ini, Anies menginstruksikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk melaksanakan penyelesaian isu prioritas pada 2021-2022.
Pada Lampiran Ingub tersebut terdapat 28 isu yang menjadi target capaian penyelesaian isu prioritas daerah pada 2021-2022. Salah satu isu yang masuk daftar adalah permukiman dan hunian, yang terbagi dalam pembangunan rumah susun, rumah DP Rp0, hingga penataan kampung.
