Infografis
Pada Rabu, 07 Juli 2021, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Pertahanan dan Keamanan (PB HMI bidang Hankam) periode 2021-2023 menyelenggarakan Diskusi Publik “Menakar Kandidat Panglima TNI: Peluang, Hambatan dan Tantangan Penguatan Militer Indonesia”. Hadir dalam diskusi publik tersebut, 2 (dua) orang narasumber sebagai pemantik diskusi yang ahli dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., yang merupakan Analis Utama LAB 45 dengan konsentrasi kajian pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan siber dan Al Araf, S.H., M.T., yang merupakan mantan Direktur Imparsial, sebuah LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Sebagaimana diketahui bursa pergantian Panglima TNI terus bergulir seiring masa pensiun Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam hitungan bulan, yaitu November 2021. Ada tiga kandidat dari tiga matra yang diproyeksikan menjadi pengganti Hadi, antara lain: KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KASAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Andi Widjajanto, memaparkan bahwa LAB 45 sudah membuat kajian yang pada dasarnya menawarkan 4 (empat) pendekatan yang bisa dipakai menakar 3 (tiga) kepala staf Angkatan menjadi Panglima TNI. Kalau pendekatannya normatif-legalistik memakai UU TNI maka akan menggunakan pendekatan rotasi, peluang KASAL Pak Yudo akan lebih besar. Jika yang dipakai adalah pendekatan regenerasi, maka yang harus dipikirkan perpindahan ke generasi lebih muda. Jadi pada dasarnya ketiga calon yang ada, tidak ideal, idealnya Panglima TNI pengganti Pak Hadi berada di Angkatan 1989-1991, sebagai tambahan catatan Kapolri hari ini sudah Angkatan 1991, supaya tidak bergejolak lagi di tahun politik 2024, namun tidak ada kandidat yang ideal.
Pendekatan berikutnya adalah pendekatan operasi gabungan, sebetulnya ada juga dalam UU TNI keharusan TNI dikembangkan dengan memperhatikan karakter Angkatan bersenjata terpadu. Yang harus dianalisis adalah jenjang karir dari para kepala staf Angkatan. Kalau dilihat dari jenjang kariernya, dari penugasan, Pak Yudo dan Pak Fajar-lah yang ideal, karena keduanya sebelum menjadi kepala staf Angkatan pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan, komando operasi gabungan baru yang dirancang di masa pak SBY lalu Perpresnya ditandatangan di masa Pak Jokowi. Pendekatan terakhir adalah pendekatan stabilitas politik. Pendekatan ini cenderung menginginkan perwira tinggi dari matra darat untuk menjadi Panglima TNI, terutama nanti di tahun politik 2024. Mengapa matra darat? Karena matra darat yang memang di masa Orde Baru dikembangkan sedemikian rupa menjadi jejaring territorial yang punya doktrin sospol, doktrin kekaryaan dan seterusnya. Kendalanya, kalau kita memilih Pak Andika sebagai Panglima TNI, beliau akan pensiun di November 2022, jadi tahun politik 2024-nya tidak dapat dikawal oleh Pak Andika. Kalau itu terjadi maka Pak Andika bisa menjdai Panglima TNI sampai November 2022, lalu Pak Jokowi, dengan pendekatan stabilitas politik, harus memilih Angkatan Darat lagi. Kemudian nanti Panglima TNI-nya AU, AD, AD. Kembali AL-nya tidak mendapat kesempatan menjabat sebagai panglima TNI.
