Membicarakan Kembali Relasi Agama dan Politik

Harakah.id – Relasi agama dan politik memang menjadi materi yang tak pernah habis dibahas. Bagaimana sebenarnya bentuk relasi tersebut?

Ada cukup banyak tulisan yang melihat relasi agama dan politik. Hubungan keduanya tidak jarang selalu mengundang perdebatan, baik dari sisi teoritik atau praktiknya. Ada yang cendrung melihat dari aspek teologis; sunni-syiah-khawarij dan ada juga yang menekankan aspek filosofis. Di sini akan dijelaskan hubungan keduanya, dilihat dari perkembangan pemikiran politik Islam klasik dari sisi aspek fikih. Aspek fikih ini pada dasarnya, juga merepresentasikan model politik kaum Aswaja. ini dikarenakan bahwa aspek fikih juga menjadi bagian tradisi dari keber-Aswaja-an.

Aspek fikih dalam melihat relasi agama dan politik sesungguhnya telah dimulai pada masa Nabi Muhammad Saw. Hanya saja hal itu menyatu dalam diri Rasulullah. sebagaimana disebutkan oleh al-Qarafi bahwa posisi nabi dalam syariat mencerminkan 3 posisi; sebagai Imam (Pemimpin) dan Mufti (pemberi fatwa) dan Qadi (pemutus perkara).  Dari tiga model posisi nabi ini bisa dilihat bahwa nabi sebagai pemimpin agama dan politik. Peran ganda ini tercantum dalam dibuatnya Piagam Madinah, sebuah produk dari titik temu dari jabatan pemimpin dan sekaligus menunjukkan peran sebagai pemimpin agama, demi kemaslahatan agama. Hal inilah yang disebut Muhammad ‘Imarah dengan bentuk awal dari al-Dawlah al-Islamiyah.