Infografis
Jurnalis kawakan Filipina, Maria Ressa terancam enam tahun penjara setelah divonis bersalah dalam sidang putusan pencemaran nama baik, pada Senin (15/06). Namun para pegiat HAM dan pembela kekebasan pers menuding ada manipulasi kasus, bagi suara-suara yang kritis terhadap kepemimpinan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Ressa (56) dan situs berita Rappler diyakini telah menjadi target upaya hukum dan penyelidikan karena kerap kritis terhadap kebijakan-kebijakan Duterte, termasuk kebijakan perang narkoba yang telah menewaskan ribuan orang.
Pengadilan menyatakan Ressa bersalah atas artikel yang dimuat di Rappler pada tahun 2012. Kasus ini berawal dari laporan seorang pebisnis pada tahun 2017 terhadap berita Rappler yang dimuat lima tahun sebelumnya, tentang keterlibatan pebisnis tersebut dengan kasus pembunuhan, perdagangan orang, dan narkoba.
Ressa, pemimpin redaksi Rappler, dan Reynaldo Santos, mantan jurnalis Rappler yang menulis artikel itu, diputuskan untuk membayar 400.000 peso atau Rp 113 juta sebagai ganti rugi.
Ressa yang pernah dinobatkan sebagai Person of the Year oleh majalah Time pada tahun 2018, tidak menulis artikel itu dan para penyelidik pemerintah pun awalnya menolak tuduhan pengusaha itu.
Namun jaksa penuntut mengajukan tuntutan terhadap Ressa dan Santos, berdasarkan Undang-undang Kejahatan Siber yang kontroversial, yang bertujuan menindak pelanggaran online seperti menguntit dan pornografi anak.
Awalnya artikel Rappler tidak bisa digugat karena terbit sebelum UU Kejahatan Siber disahkan. Namun jaksa penuntut mengatakan redaksi Rappler melakukan koreksi tipografis pada kata “evation” menjadi “evasion, sehingga dianggap oleh pengadilan merupakan modifikasi substansial dan karenanya artikel tersebut bisa digugat menggunakan UU Kejahatan Siber.
UU Kejahatan Siber mulai berlaku pada September 2012, sedangkan koreksi penulisan oleh redaksi Rappler dilakukan pada 2014.
"Peristiwa saya menjadi peringatan: diam atau jadi target berikutnya ... itu sebagian alasan mengapa saya menjadi sasaran," ujar Ressa, salah satu pendiri Rappler dan mantan jurnalis CNN, kepada AFP dalam sebuah wawancara eksklusif pekan lalu.
Maria Ressa terancam enam tahun penjara setelah divonis bersalah dalam sidang putusan pencemaran nama baik
Namun, pemerintah Duterte mengatakan kasus itu tidak bermotif politik dan bahwa pihak berwenang harus menegakkan hukum, bahkan terhadap wartawan sekalipun.
Duterte tuding Rappler sebagai "outlet berita palsu"
Namun kelompok-kelompok pegiat hak asasi manusia dan advokat pers mengatakan tuduhan pencemaran nama baik, serta serangkaian tekanan terhadap Rappler dan langkah pemerintah untuk menghapus lisensi situs berita itu merupakan bentuk pelecehan oeh negara.
Amnesty International mengatakan "serangan" terhadap Rappler adalah bagian dari tindakan keras pemerintah yang lebih luas mengekang kebebasan pers di Filipina.
Putusan terhadap Ressa dijatuhkan sebulan setelah pemerintah memaksa media terkemuka di Filipina ABS-CBN, untuk menghentikan jaringan. Banyak pihak menyakini bahwa Rappler dan ABS-CBN menjadi target karena kerap kritis terhadap kebijakan Duterte.
Kedua kantor berita tersebut, Rappler dan ABS-CBN, telah melaporkan secara luas tentang kebijakan anti-narkoba Duterte yang kontroversial, karena polisi menembak mati para penyalur dan pengguna dalam operasi tersebut. Kampanye Duterte menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia.
Beberapa kritikus yang vokal terhadap kebijakan Duterte telah berakhir di balik jeruji besi, termasuk Senator Leila de Lima, yang menjalani hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan narkoba yang ia yakini dibuat-buat untuk membungkamnya.
Pada tahun 2018, Duterte mengecam Rappler sebagai "outlet berita palsu" dan kemudian melarang Ressa dan wartawan Rappler datang di acara kepresidenan.
pkp/rap (dpa, AFP)
Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM Unjuk rasa tuntut investigasi
Keluarga korban yang anggota keluarganya terbunuh dalam "perang melawan narkoba" Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan plakat dan potret kerabat mereka yang terbunuh. Mereka mendesak Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran HAM yang terjadi. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di pinggiran kota Quezon, timur laut Manila, Filipina.
Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM Resolusi PBB
Pensiunan Uskup Katolik Roma Nicanor Yniguez (paling kiri) bergabung dengan keluarga korban dalam unjuk rasa ini. 47 negara anggota Komisi HAM PBB (UNHRC) akan memungut suara pada tanggal 12 Juli terkait resolusi pembentukan investigasi independen insiden pembunuhan sejak Duterte menjadi presiden tiga tahun lalu. Resolusi ini ditawarkan oleh Islandia dan beberapa negara anggota lain.
Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM "They Just Kill"
Dalam laporan Amnesty International yang berjudul "They Just Kill," organisasi HAM yang berbasis di London itu mendesak UNHRC untuk menyetujui resolusi yang menyerukan penyelidikan di Filipina. Menurut Amnesty, di sana sekarang ada "normalisasi berbahaya" dari praktik eksekusi ilegal dan pelanggaran oleh polisi.
Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM Belasan ribu korban
Ketua Komisi HAM Filipina, Chito Gascon (tengah), memimpin keluarga korban yang terbunuh di "perang melawan narkoba" dalam long march di ibukota Filipina, Manila. Jumlah korban tewas secara tepat tidak bisa diverifikasi. Namun, setidaknya enam ribu orang telah tewas sejak Duterte menjadi Presiden Filipina pada pertengahan 2016. Human Rights Watch (HRW) klaim 12 ribu orang telah terbunuh.
Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM Perang belum akan selesai
Peneliti HRW Filipina Carlos Conde mengatakan, HRW yakin situasi ini akan menjadi lebih buruk karena pembunuhan telah menjadi alat politik yang digunakan untuk menjaga popularitas Duterte. "Dia sendiri mengatakan masalah narkoba telah memburuk, semacam memprediksikan pernyataannya bahwa sebenarnya situasi juga akan memburuk," ujar Conde. (na/vlz, AP)
