Pelat Nomor Dipalsukan, STNK Terblokir: Ketika Hukum Salah Sasaran

Senin, 14 April 2025 | 17:15 WIB
Pelat Nomor Dipalsukan, STNK Terblokir: Ketika Hukum Salah Sasaran
Curhat pemotor jadi korban salah sasaran tilang ETLE (Instagram)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kasus ini membuka mata kita tentang celah menganga dalam sistem keamanan lalu lintas. Para pelaku bisa dengan mudahnya berkeliaran menggunakan identitas palsu, sementara pemilik asli harus menanggung getahnya. Ini bukan sekadar masalah tilang - ini soal pencurian identitas di era digital.

Pertanyaannya sekarang: bagaimana mencegah drama seperti ini terulang? Pihak berwenang perlu bertindak cepat dengan solusi teknologi canggih untuk verifikasi pelat dan pengawasan lebih ketat terhadap pembuatan pelat palsu.

Sementara penyelidikan berlanjut, kisah ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya kewaspadaan dalam menjaga identitas kendaraan di era serba digital. Bagi kita semua, ini adalah wake-up call untuk lebih peduli terhadap keamanan identitas kendaraan kita.

Aturan Penggunaan Pelat Nomor Palsu

Perlu diketahui, dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pelat nomor resmi dikenal sebagai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Setiap kendaraan wajib memiliki STNK dan TNKB resmi dari pihak kepolisian. TNKB inilah identitas legal kendaraan, berisi kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Aturannya dijelaskan lebih lanjut dalam Perpolri Nomor 7 Tahun 2021.

Kini, TNKB hadir dalam beberapa warna dasar: putih-hitam untuk kendaraan pribadi, kuning-hitam untuk angkutan umum, merah-putih untuk instansi pemerintah, dan hijau-hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas. Semuanya harus sesuai spesifikasi resmi dari Polri.

Lantas, bagaimana jika seseorang—termasuk WNA—menggunakan plat palsu? Jawabannya jelas: melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 280 UU LLAJ, pelakunya bisa dikenai kurungan hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Apalagi, dalam pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi akan mengecek keaslian plat nomor, masa berlaku, hingga spesifikasi teknisnya.

Jadi, jangan pernah anggap remeh penggunaan plat nomor bodong. Selain merugikan pemilik sah kendaraan, pelanggaran ini juga bisa berbuntut sanksi hukum. Ingat, plat resmi hanya diterbitkan oleh Polri—di luar itu, ilegal!

Baca Juga: Terungkap! Mobil Dinas Kemhan yang Viral dengan PSK Pakai Pelat Bekas Pensiunan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI