Infografis
Suara.com - Saat pemerintah pusat meneriakkan "hemat!" alias efisiensi, Kabupaten Lebak Banten justru memilih jalur berbeda. Bayangkan, empat mobil dinas baru senilai Rp 2,3 miliar tengah disiapkan untuk meluncur di jalanan Lebak. Bukan sembarang mobil - ini jajaran kendaraan bermesin gahar, mulai dari 1.500 cc hingga yang paling "sangar" 2.800 cc.
Di balik kemudi pengadaan ini, Sekretariat Daerah Lebak tampak percaya diri mengumumkan rencananya lewat sistem SiRUP LKPP pada 10 Februari 2025.
"Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan" - begitu nama resmi proyek yang menggelitik ini seperti dilansir dari sirup LKPP.
Uang rakyat? Ya, setiap rupiah dari Rp 2,3 miliar ini bersumber dari APBD 2025 Kabupaten Lebak. Daftar belanjanya pun cukup menggiurkan: ada MPV CVT 1.500 cc untuk level entry, naik kelas ke 2.000 cc, hingga yang paling mewah - sebuah MPV 2.800 cc khusus untuk Wakil Bupati terpilih.
Baca Juga: Natalius Pigai Bagikan Foto Mobil Dinas Usai Pejabat Terobos Jalur Busway, Malah Panen Kritik
Memang, pihak Pemkab berusaha memanis-maniskan pengadaan ini dengan embel-embel "mengutamakan produk dalam negeri" dan "melibatkan usaha kecil". Tapi pertanyaannya: di masa ketika semua diminta berhemat, apakah mobil-mobil mewah ini benar-benar mendesak?
Ironinya semakin terasa ketika kita ingat seruan efisiensi yang didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara Jakarta sibuk memangkas anggaran, Lebak seolah hidup di dimensi berbeda dengan parade mobil barunya.
Tentu saja, mobil dinas butuh diperbarui - tidak ada yang membantah itu. Tapi timing dan nilai fantastisnya membuat publik bertanya-tanya. Rp 2,3 miliar bukan jumlah receh, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih perlu banyak perhatian.
Yang lebih menggelitik, pengadaan ini bahkan menyertakan mobil untuk posisi non-eksekutif utama. Seolah ada filosofi "sekalian" yang mendasari keputusan ini. Transparansi melalui SiRUP memang patut diacungi jempol, tapi bukankah lebih penting mempertanyakan esensi keputusannya?
Ke depan, pengawasan ketat dan standar yang lebih jelas untuk pengadaan mobil dinas jadi kebutuhan mendesak. Masyarakat juga perlu lebih vokal - toh, ini uang mereka yang dipakai. Mobil boleh mewah, tapi nurani jangan sampai melupakan semangat hemat dan kepentingan rakyat banyak.
Jadi, saat mobil-mobil mewah ini nantinya meluncur di jalanan Lebak, mungkin kita perlu bertanya: Di mana batas antara kebutuhan dan kemewahan dalam pelayanan publik? Atau jangan-jangan, definisi "hemat" di Lebak memang berbeda dengan di tempat lain?
