Infografis
Suara.com - Produsen kendaraan niaga Hino mengeluhkan masuknya truk-truk China ke Indonesia yang diduga tidak mengantongi sertifikat uji tipe dan beroperasi tanpa memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dan BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
Keluhan ini disampaikan Direktur Produksi PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) Kristijanto Saputra, dalam pertemuan dengan Dedi Mulyadi, yang akan segera dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu Kristijanto mengatakan truk-truk dari China itu masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain sekitar Morowali, salah satu wilayah pusat industri tambang dan pengolahan nikel di Sulawesi Tengah.
Kristijanto menerangkan truk-truk buatan Indonesia, termasuk dari Hino, kesulitan bersaing dengan truk-truk China tersebut dijual dengan harga murah sebab diimpor secara utuh atau CBU dari Tiongkok.
Baca Juga: Hino Meluncurkan Light Duty Truck 6x2 Pertama untuk Pasar Indonesia di GIIAS 2024
Truk-truk China itu, lanjut Kristijanto, beroperasi tanpa memiliki STNK dan BPKB, serta tak mengantongi sertifikat uji tipe dari Kementerian Perhubungan.
"Ini fakta, karena tim kami turun ke lapangan," tegas Kristijanto dalam video yang diunggah di akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (16/1/2025).
Kini Kristijanto berharap pemerintah memberikan perlindungan pada pabrikan yang telah memproduksi kendaraan niaga di dalam negeri dari praktik curang seperti itu.
"Perdagangan bebas adalah keniscayaan, kami tidak bisa menolak. Tetapi kami mengharapkan perlakuan yang sama. Berapa banyak ketentuan yang dibebankan kepada pabrikan kami, harusnya (ketentuan yang sama) juga diberikan kepada importir dari Tiongkok," harap dia.
"Kalau yang produksi di dalam negeri sesuai standar, yang dari luar negeri pun harus diperlakukan sama," lanjut Kritijanto.
Baca Juga: Mitsubishi Fuso Pertahankan Dominasi di Pasar Kendaraan Niaga Indonesia
Ia mengingatkan bahwa truk-truk Hino yang diproduksi di Indonesia sudah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN di atas 40 persen. HMMI sendiri kini mempekerjakan 1800 karyawan dan ekosistem bisnisnya melibatkan 150.000 pekerja.
"Mohon investor lama seperti kami tetap mendapat perlindungan. Karena yang kerja orang Indonesia, kalau membeli produk impor CBU dari China, semua pekerjanya dari Tiongkok," lanjut dia, yang diamini oleh Dedy Mulyadi.
Dedi sendiri berharap pemerintah, dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan untuk memberikan tanggapan yang serius, apa lagi mengingat Hino dan mayoritas fasilitas produksi otomotif Indonesia berlokasi di Jawa Barat.
"Industri ini ada di Jawa Barat. Kita ingin industri ini tidak mengalami problem karena produknya bersaing di pasar yang tidak kompetitif. Yang harusnya jadi anak emas adalah industri di dalam negeri, bukan sebaliknya," tegas Dedi.
Lebih lanjut politikus Gerindra itu mengatakan akan segera bersurat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk membahas masalah ini.
