Infografis
Suara.com - Pemerintah segera memberlakukan opsen pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025.
Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), aturan tersebut mulai berlaku per 5 Januari 2025.
Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Mengutip dari Modul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota.
Terdapat tiga macam opsen pajak sesuai dengan UU HKPD, yakni PKB, BBNKB, serta mineral bukan logam dan batuan (MMLB).
Baca Juga: Mulai 2025, Ada Tambahan Biaya Pajak Kendaraan! Apa Itu Opsen PKB?
Lantas, berapa hitungan pajak opsen PKB dan BBNKB untuk kendaraan di Jawa Timur?
Mengutip dari Modul PDRD, perhitungan besarnya opsen PKB dan opsen BBNKB adalah
perkalian antara dasar pengenaan pajak (DPP) opsen PKB atau opsen BBNKB yaitu PKB/BBNKB terutang, dikalikan tarif Opsen PKB/BBNKB (66 persen).
Contoh Perhitungan Opsen PKB
Seorang wajib pajak A di kota X provinsi Y membeli kendaraan bermotor baru dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp300.000.000 dan bobot 1 (berdasarkan
Permendagri tentang NJKB).
Tarif PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi Y masing-masing 1 persen dan 8 persen (Besaran Jatim dibahas kemudian). Pajak PKB terhitung NJKB Rp300.000.000 x 1 persen = Rp3.000.000. Sedangkan opsen pajak PKB ialah pajak PKB terutang Rp3.000.000 x 66 persen = Rp1.980.000. Total PKB dan Opsen PKB yang dibayarkan wajib pajak sebesar Rp4.980.000.
Baca Juga: Ajukan Gugatan, PDIP Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Jatim: 3.900 TPS Suara Bu Risma 0
Untuk BBNKB, pajaknya terutang terhitung Rp300.000.000 x 8 persen = Rp24.000.000. Opsen pajak BBNKB terhitung pajak terutang Rp24.000.000 x 66 perse = Rp15.840.000. Totalnya yang dibayarkan wajib adalah sebesar Rp39.840.000.
Tarif PKB Jawa Timur
Tarif pajak PKB untuk Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 1,2 persen untuk kendaraan bermotor orang pribadi atau badan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama.
- 1,7 persen untuk pribadi kedua dan seterusnya untuk roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan isi silinder 250 cc atau lebih pada kepemilikan kedua.
- 2,2 persen untuk pribadi kedua dan seterusnya untuk roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan isi silinder 250 cc atau lebih pada kepemilikan ketiga.
- 2,7 persen untuk pribadi kedua dan seterusnya untuk roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan isi silinder 250 cc atau lebih pada kepemilikan keempat.
- 3,2 persen untuk pribadi kedua dan seterusnya untuk roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan isi silinder 250 cc atau lebih pada kepemilikan kelima.
- 0,5 persen terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, lembaga sosial dan keagamaan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
