Infografis
Suara.com - Fenomena mengejutkan tengah menghebohkan media sosial Indonesia yakni munculnya praktik jual-belin jasa pembuatan barcode MyPertamina secara ilegal. Layanan yang seharusnya menjadi instrumen kontrol pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi kini justru menjadi objek manipulasi oknum tidak bertanggung jawab.
Dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000, barcode MyPertamina ini diperjualbelikan secara terang-terangan di berbagai platform media sosial.
Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun X SelebtwitMobil dimana terlihat postingan di media sosial lain tentang jasa pembuatan barcode di aplikasi MyPertamina.
Sistem MyPertamina, yang awalnya dirancang sebagai solusi digitalisasi pembelian BBM bersubsidi, kini menghadapi tantangan serius.
Baca Juga: MyPertamina Dukung UMKM Go Digital di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024
Para oknum menawarkan jasa pembuatan barcode untuk berbagai kondisi, mulai dari kendaraan yang belum terdaftar hingga kasus kehilangan STNK atau pajak yang telah lama mati. Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka bahkan menawarkan "barcode tembak" dengan tarif yang lebih tinggi - Rp70.000 untuk Pertalite dan Rp100.000 untuk Solar.
"Barangkali ada yang mau bikin barcode mobil Pertalite/solar, mangga bisa saya bantu. Pembayaran setelah barcode selesai dibuat 35 ribu," SS dari unggahan akun X tersebut.
"Yang udah terdaftar/STNK hilang/pajak mati lama bisa saya bantu pakai barcode tembak untuk harga barcode tembak Pertalite 70 ribu solar 100ribu," tambahnya.
Unggahan ini pun mengundang reaksi dari warganet di kolom komentar.
"Indons selalu punya kreativitas dalam menemukan celah untuk berbuat korup," tulis salah seorang warganet.
Baca Juga: Review Aplikasi MyPertamina: Beli Bensin tanpa Perlu Bawa Uang Cash
"Ada kemungkinan dia nyuri file barcodenya sih, daripada dicetak kaya gitu, mending pake HP atau Smartwatch," timpal warganet lainnya.
Praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam efektivitas program subsidi BBM pemerintah. MyPertamina, yang seharusnya menjadi garda depan dalam memastikan subsidi tepat sasaran, kini menghadapi celah keamanan yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Sistem yang dirancang untuk memudahkan masyarakat justru menjadi sasaran eksploitasi komersial.
Dampak dari praktik ilegal ini sangat luas. Pertama, hal ini merugikan negara karena subsidi tidak sampai kepada yang berhak. Kedua, menciptakan ketidakadilan sosial dimana mereka yang mampu membayar lebih bisa mengakses subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ketiga, merusak sistem kontrol BBM bersubsidi yang telah dirancang pemerintah.
Masyarakat diimbau untuk tidak terjebak dalam penawaran jasa ilegal ini. Prosedur resmi pembuatan barcode MyPertamina telah disediakan melalui aplikasi dan website resmi Pertamina. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lebih lama, namun ini adalah cara legal dan aman untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi.
Fenomena ini juga membuka diskusi lebih luas tentang efektivitas sistem digitalisasi subsidi BBM. Perlunya evaluasi dan peningkatan keamanan sistem MyPertamina menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa depan. Kolaborasi antara Pertamina, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan program subsidi BBM berjalan sesuai tujuan.
