Cek Fakta
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya mengusulkan pemberian kembali insentif untuk kendaraan listrik, termasuk subsidi motor listrik, pada 2025 mendatang.
Menteri Airlangga mengatakan usulan pemberian insentif untuk kendaraan listrik itu merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk tahun depan.
Ia mengatakan program insentif tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto terkait program jangka pendek pemerintahannya yang dimulai sejak Oktober lalu.
"Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 kementerian, Minggu (3/11/2024) di Jakarta.
Baca Juga: Demi Kemandirian Bangsa, Dana Padanan Kedaireka Dukung Inovasi Kendaraan Listrik
Insentif prioritas yang akan diusulkan itu adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).
Airlangga mengatakan insentif tersebut diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat ang relatif rendah.
“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” tegas Airlangga.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.
“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” lanjut dia.
Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik Berakhir Desember 2024, Keberlanjutannya di Tangan Prabowo
Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.
“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya tak terbatas,” tutup dia.
