Infografis
Suara.com - Di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, publik kerap disuguhkan dengan kebijakan pro kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif.
Tak cuma pengenalan Pertamax Green 95, ada juga kebijakan yang memudahkan impor kendaraan listrik seperti pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2024.
Selain itu, ada juga subsidi motor listrik, membuat kendaraan roda dua jenis ini kian terjangkau. Bahkan harganya banyak yang menyentuh angka di bawah 10 juta rupiah.
Saat acara HUT MPR ke-78, Presiden Jokowi sempat mengutarakan bahwa insentif kendaraan listrik cukup penting.
"Banyak yang menyampaikan, 'Kenapa kita harus memberikan insentif kepada pembeli mobil listrik yang angkanya sangat besar?'," ucap Jokowi di kala itu, 2023 silam.
"Mobil listrik disubsidi kurang lebih 70 juta," lanjutnya saat berpidato di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
"Untuk apa? Karena semua negara lain juga mengatakan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi hingga 68 juta, jika subsidi kita di bawah itu, investasi akan lari ke sana," kata ayah mertua dari Erina Gudono ini.
Ada udang di balik batu
Berbeda dengan Jokowi yang memikirkan mobil listrik dari perspektif ekonomi, purnawirawan Polri, Dharma Pongrekun, sempat menjelaskan bahaya dari masifnya elektrifikasi kendaraan terkait keamanan negara.
Baca Juga: Rugi Triliunan, Xiaomi Malah Siapkan Hypercar Listrik SU7 Ultra
Seperti Suara.com kutip dari podcast Akbar Faizal Uncensored, pria yang menurut LHKPN KPK koleksi kendaraannya cuma dua motor ini mengungkap bahwa di balik masifnya elektrifikasi kendaraan di ranah global, ada motif tersembunyi.
